SISTEM SOSIAL POLITIK INDONESIA PRA DAN PASCA REFORMASI

Analitis Teoritis-Aplikatif Hubungan Resiprokal dan Interdependensi Sistem Sosial dan Sistem Politik

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas tentang Sistem Politik Indonesia dalam Konteks Sistem Sosial Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada dua system Indonesia yang satu sama lain saling bergantungan (interdependensi) dan timbal balik (resiprokal) yang terjadi pada dan pasca orde baru

Oleh karena itu, alur berpikir yang digunakan pada tulisan ini adalah berangkat dari tataran aplikasi-empirik (practical approach) – dengan sedikit menyinggung teori – system social dan politik Indonesia pada dan pasca orde baru, baru kemudian dijelaskan sepenuhnya secara melalui pendekatan teoritis (theoretical approach) – dengan sedikit menyinggung aplikasi pula. Hal ini digunakan sebagai bentuk usaha untuk mempermudah pemahaman akan relevansi dan keterkaitan antara das sollen dengan das sein.

Ada satu kegelisahan menarik dan mendasar dari fokus tulisan ini: seberapa besarkah kekuatan dan konstruksi system social bangsa Indonesia sehingga system politik menjadi sebuah sub-sistem dari system social itu sendiri[1]? Ataukah kemudian, hal ini adalah suatu teoritis yang begitu simple dan rapuh sehingga sangat rentan untuk dikaji ulang dan memunculkan tesis baru? Lalu kalau demikian, apakah system social tak bisa menjadi sub system dari system politik itu sendiri? Kalaulah bisa, bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis hal tersebut?

Kenapa kemudian hal ini yang menjadi focus pembahasan? Hal ini dikarenakan, menurut hemat penulis, begitu rancu dan cairnya antara dua system di atas. Dalam artian bahwa belum ada teorisasi yang valid dan relevan dengan konteks Indonesia – walaupun ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal ini.

Dengan demikian, tema besar diatas ditafsirkan bukan dalam segi pengejawantahan kasat mata belaka, yaitu apakah sistem politik Indonesia dalam kerangka sistem sosial Indonesia ataukah sebaliknya; namun lebih kepada fungsi dan hubungan yang dibangun dari dua focus tema diatas – yaitu Sistem Sosial dan Sistem Politik – sehingga pada gilirannya akan menjelaskan dan menguatkan dari sudut akademis-teoritis segala kasus yang terjadi pada system social dan system politik di Indonesia pada dan pasca orde baru.

B. Isi

Bab ini akan membahas tentang peristiwa pada dan pasca orde baru dari sisi system politik dan system social yang terjadi pada era tersebut. Sehingga dengan demikian, pemahaman akan sebuah teori dari dua hal ini akan mudah dikaji. Seberapa besarkah dominasi dari system politik sehingga menjadikan system politik menjadi sub-sistemnya? Atau apakah sebaliknya? Atau bahkan saling kuat satu sama lain dan saling timbal balik dan ketergantungan?

Semua pertanyaan di atas akan dibahas dari segi aplikasi-empirik serta teoritik-konseptual.

1) Indonesia di Orde Baru

Untuk melihat system politik Indonesia orde baru dapat dilihat dengan kacamata negara sentris (state centered approuch)[2]. Begitu mudahnya mengidentifikasi sistem politik di zaman orde baru. Jelas dan wajar, karena negara yang berpusat pada Soeharto mengendalikan penuh jalannya roda pemerintahan.

Sistem politik Indonesia pra reformasi, yaitu pada tahun 1965-1998, sangat dekat dengan perspektif hubungan antara negara sebagai ruling actor dengan masyarakat sebagai ruled actor[3]. Bahkan dua orang Indonesianis, yaitu Mc.Intyre dan Richard Robinson, masing-masing menggambarkan politik Indonesia di zaman orde baru ini dengan dua perspektif berbeda.

Mc.Intyre (1990), dikutip dari Uhlin, menggunakan perspektif neopluralis untuk menggambarkan betapa kuatnya pebisnis-pebisnis mengambil pengaruh dalam kebijakan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dikarenakan Soeharto memakai ekonom-ekonom asing “mafia berkeley” yang secara tidak langsung mengadopsi pemikiran neoliberalisme-kapitalisme ke dalam struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Begitupun dengan Richard Robinson, dikutip dari Uhlin pula, (1993:45) yang mengatakan, “sumber kekuasaan politik dan kepemimpinan politik ada dalam perangkat negara sendiri, dan kekuasaan politik dan wewenang birokratis dirangkap oleh pejabat negara”[4].

Hal ini diperkuat dengan beberapa kasus yang sangat menunjukkan betapa orde baru menunjukkan paham “politik represi”. Pembentukan lembaga-lembaga intelejen dari tingkat pusat hingga ke daerah untuk melakukan kontrol terhadap segala proses pemerintahan yang dapat mengganggun kestabilan politik pun dibentuk, seperti BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang banyak diisi oleh orang-orang sipil, BAIS (Badan Intelejen Strategis) , Lembaga Sandi Negara, dan sebagainya adalah salah satu contoh betapa kekerasan menjadi instrumen utama dalam menciptakan suatu tatanan sosial dan politik yang stabil dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan[5].

Begitu pun dengan tatanan sosial yang ada di masyarakat Indonesia pada periode ini dimana pola “neopatrimonialisme-patronase” menjadi sangat lekat pada struktur masyarakat Indonesia terhadap cendana. Tak ayal bila pada kemudian hari, Soeharto disebut sebagai “Bapak Pembangunan”. Ini adalah suatu bukti bahwa sosok “Bapak” adalah sosok yang sangat diagungkan dan dihormati.

Pola sumber daya persuasif dalam bentuk wacana/bahasa yang diimplementasikan dalam banyak hal menjadikan tatanan sosial menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan untuk melanggengkan rezim ini. Tatanan sosial ini dibentuk sebagai upaya untuk melegitimasikan kekuasaan Soeharto pada tingkat grass root. Oleh karena itu, orde baru meyakini bahwa kekuasaan ini layaknya suatu posisi yang berada di mercusuar dan untuk bisa menjangkau rakyat di bawahnya haruslah menggunakan sumber daya persuasif tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan istilah Demokrasi Pancasila – yang belum pernah jelas akan konsepnya; penggunaan nilai-nilai, gaya politik, dan adat stratum elit dari etnis jawa[6] – atau dengan kata lain disebut “jawanisasi” – dan sebagianya dapat menjelaskan bahwa sistem sosial di era orde baru sangat kental dengan pola kebudayaan Jawa telah menjadi “alat” untuk menyatakan perbedaan keragaman suku dan budaya yang semua ini termaktub dalam struktur sosial bangsa Indonesia yang beragamdan plural.

Sehingga Soeharto berusaha agar nilai-nilai kejawen ini digunakan untuk menjadikan sebagai suatu arus-utama nasionalisme Indonesia yang pernah dibangun saat Budi Oetomo memprakarsai Kebangkitan Nasional dan dengan demikian pada gilirannya akan membawa sistem sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, budaya, adat, dan sebagainya ini menjadi sebuah – meminjam istilah Antonio Gramsci – “hegemoni” sistemik yang dirancang oleh cendana untuk mengkultuskan kepemimpinan Soeharto.

Eko (2003:82) menggambarkan struktur sosial masyarakat Indonesia yang bersifat vertikal ini dengan ilustrasi “Piramida Patrimonial” yang tergambar seperti di bawah ini[7]

Bagan I. Piramida hierarkis dalam strata sosial masyarakat orde baru

Dari piramida di atas, tergambar jelas hierarki sosial yang dibangun pada rezim ini. Dimana para Jenderal dan para teknokrat asing maupun dalam negeri menjadi tangan kanan pemerintahan ini – walaupun satu sama lain saling berkompetisi dan berkontestasi dalam memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan. Walaupun strukturisasi ini dapat dengan mudah dipahami seperti ada gap Soeharto sebagai presiden dengan rakyat mayoritas, namun Soeharto secara – meminjam istilah Nurcholis Madjid – “tidak otentik” melakukan “temu wicara” dengan rakyat[8]. Ini membuktikan bahwasanya proses dialog yang dicoba dibangun pada rezim ini hanyalah sekedar lip service agar pemerintah terkesan dinilai mencoba membuka ruang-ruang demokrasi disana – walau tak pernah tahu apa definisi Demokrasi Pancasila sesungguhnya.

2) Indonesia Pasca Orde Baru

Gelombang demokrastisasi pada kelompok-kelompok prodemokrasi mulai berkembang. Sebagaimana mengikuti Siklus Polebius – maka suara-suara pro demokrasi dan liberalisasi poltik pun bermunculan pada akhir 1980-an dan 1990 pasca rezim otoritarianisme dan oligarki berlangsung, meskipun masih sayup terdengar karena kuatnya represifitas negara. Proses liberalisasi diartikan sebagai proses untuk membuat efektif hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau ilegal yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga[9]

Kekuasaan monolitik dan tunggal yang ada pada rezim orde baru perlahan-lahan mulai tumbang. Ideologi-ideologi yang tadinya bersifat tunggal kini semakin plural. Hal ini dapat dilihat dari pemaknaan simbolisasi warna yang dijadikan representasi untuk mewakili suatu kelompok: merah-putih untuk nasionalis, hijau muda untuk Islam moderat, ddan hijau tua untuk Islam radikal[10].

Vertikalisme birokrasi pun dicabut dan semakin diliberalisasikan yang dengan demikian, dikutip dari Dwight King, pola bureaucratic authoritharian (Anderson and Kahin (eds.) 1982) mengalami penurunan. Oleh karena itu, lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah mengalami penguatan. Lembaga check n balances seperti ini seperti telah menemukan kembali “gigi”nya. Terbukti dengan mudahnya Abdurahman Wahid sebagai Presiden di-impeach oleh DPR hingga meletakkan jabatannya di depan MPR[11].

Lay dan Pratikno (2002: 40) menggambarkan kondisi politik pasca orde baru yang terfragmentasi ini dengan merujuk pada dua hal, pemajemukan pelaku politik dan pemajemukan teritorial pengelolaan politik. Pada poin pertama ditandai dengan banyaknya aktor-aktor baik yang ada di dalam lingkup negara sebagai ruling actor maupun di luar negara sebagai ruled actor. Dengan banyaknya aktor-aktor yang berperan dalam pengambilan proses kebijakan ini, kompetisi bahkan potensi konflik antar satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat muncul. Selain itu, maraknya ideologi-ideologi alternatif, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan sebagainya menandingi ideologi pembangunan dan stabilitas yang bersandar pada ranah ekonomi. Lembaga perwakilan rakyat yang bisa menandingi lembaga eksekuif pun dapat menjadi suatu ajang kontestasi dan kompetisi baru yang bisa saling menjatuhkan

Poin kedua mencakup penguatan daerah-daerah yang hadir dengan konsep Otonomi Daerah. Daerah mengalami kekuatan yang begitu kuat dalam kebijakan lembaga eksekutif di tingkat pusat. Hal ini tercermin pada kasus BLT yang semakin menguatkan posisi daerah di mata pusat.

Pola relasi sosial pun semakin plural dan horizontal. Adanya wacana-wacana tentang pluralitas dan liberalisasi pada bidang politik masuk ke dalam semua ranah, tak terkecuali ranah sosial. Setiap individu dalam suatu masyarakat bebas untuk berpendapat bahkan untuk suatu hal yang berbeda sekalipun dengan pemerintah. Pers dan media massa menjadi suatu wadah untuk tempat berekspresi dan mengeluarkan ide. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasca orde baru runtuh, struktur sosial masyarakat Indonesia atas sebuah kekuasaan yang dahulu bersifat monolitis, tunggal, dan “bapakisme” menjadi suatu hal yang sudah tergantikan oleh “persamaan”, “kesetaraan”, dan “individualitas”.

3) Kerangka Teoritik Konseptual

Pergulatan politik dan social pada dan pasca orde baru – maupun pada fase transisi – yang telah dijabarkan di atas, dapat menjadi sebuah acuan untuk bisa merumuskan dan sekaligus mempermudah akan suatu kerangka teoritik konseptual tentang system politik, system social, dan hubungan diantara dua hal tersebut.

Sistem Politik

Sistem Politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai disebarkan dan dialokasikan untuk suatu masyarakat (Easton).

Tujuan utama dari system politik adalah bagaimana input akan menghasilkan output yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Fungsi input yaitu Sosialisasi politik, Rekrutmen politik, dan Komunikasi Politik, Artikulasi kepentingan, dan Agregasi Kepentingan[12]. Sedangkan fungsi output adalah Pembuatan kebijakan dan Implementasi kebijakan (untuk lebih jelasnya, skema digambarkan pada bab lampiran).

Oleh karena itu, sistem politik adalah suatu mekanisme dari seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur-struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajeg. Struktur yang dimaksud di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dapat diobservir atau diidentifisir menentukan sistem politik itu sendiri[13].

Sebagai contoh pada orba, bisa dilihat bahwa fungsi input sangat dibatasi. Dimana bentuk-bentuk dari fungsi input diatas sangat tidak berjalan dengan baik dan peuh rekayasa. Dalam artian bahwa semua fungsi input masih dalam control Soeharto sehingga dukungan dan tuntutan sebagai suatu bentuk dari input itu sendiri menjadi suatu mekanisme yang tidak bekerja.

Namun, hal ini perlahan-lahan mulai luntur tatkala reformasi mulai bergulir di negeri ini. Sosialisasi politik menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat; rekrutmen politik tidak lagi dalam “Golkarian”, namun semua bebas berkompetisi untuk menduduki jabatan politik dan public; begitupun dengan Artikulasi Kepentingan dan Agregasi Kepentingan sangat bebas disuarakan, melalui demonstrasi, media massa, mimbar bebas, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa reformasi 1998 adalah titik penentu perubahan system politik Indonesia

Sistem Sosial

Menurut pendekatan fungsionalisme structural (Nasikun, 2003), dapat dikatakan bahwa sistem sosial, pada dasarnya, tidak lain adalah suatu sistem dari pada tindakan – tindakan. Ia dibentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Standar penilaian umum tersebut kemudian kita kenal sebagai norma-norma sosial. Kemudian norma-norma sosial tersebut yang membentuk struktur sosial.

Studi Hamilton dan Parson menjelaskan bahwa pembahasan yang lebih rinci mengenai konsepsi atas suatu system social adalah yang pertama, konsep interpenetrasi mengisyaratkan bahwa, bagaimanapun pentingnya pembahasan logis sebagai suatu ideal teoritis, secara empiris system – system social itu dianggap sebagai system terbuka, yang terlibat dalam proses rumit saling pertukaran dengan system-system yang melingkungi termasuk, dalam hal ini, system-system cultural dan kepribadian, subsistem-subsistem organisme yang perilaku dan lainnya, dan, melalui organisme itu, lingkungan fisis.

Konsep suatu system terbuka yang mengadakan pertukaran dengan system-system lingkungannya juga mengisyaratkan adanya perbatasan dan pemeliharaan itu. Bilamana seperangkat fenomena interdependen memperlihatkan pola yang cukup pasti dan kemantapan selama beberapa waktu, maka kita bisa mengatakan bahwa ada suatu “struktur” dan akan bermanfaat memperlakukannya sebagai suatu “system”. Perbatasan artinya hanyalah bahwa suatu perbedaan yang berarti secara teoritis dan empiris antara struktur-struktur serta proses-proses yang internal terhadap system dengan struktur serta proses yang eksternal terhadapnya itu memang ada dan cenderung dipelihara.

Selain itu, lingkungan juga tidak kalah berpengaruh dari system-system yang berada di dalam system social itu sendiri. Lingkungan juga berpengaruh dalam membentuk suatu system social menjadi seperti apa. Maksudnya adalah lingkungan akan memberikan pola bagi system social tersebut.

Dengan demikian bisa dilihat, misalnya, pada dan pasca orde baru. System social masyarakat Indonesia menggunakan standar penilaian umum, yaitu budaya Jawa (kejawen). Budaya Jawa erat dengan pola hierarkis dan feodalis sehingga melahirkan kekuasaan yang termanifestasikan dan monolitis-tunggal[14]. Oleh karena itu, untuk me-masnifestasi-kan kekuasaan ala konsep Jawa ini maka pembangunan adalah suatu kata kunci untuk menunjukkan bahwa public transcript – meminjam istilah Goenawan Muhammad – benar-benar menunjukkan kedigdayaan Soeharto sebagai seorang presiden

C. Kesimpulan

Semua penjelasan di atas pada akhirnya menjelaskan bahwa – dengan berkaca pada tataran empirisime – hubungan system politik dan system social sangat saling bergantungan (interdependensi) dan saling timbal balik (resiprokal). Pola-pola seperti inilah yang bisa menjadi kesimpulan kuat bahwa antara dua system tersebut satu sama lain tidak berada pada sub-sistem satu sama lain tapi saling menjadi system tersendiri dengan keterkaitan yang interdependensi dan resiprokal tersebut.

Hal ini diperkuat dari pembahasan teoritikal di atas bahwa system social adalah suatu system yang bersifat terbuka dan oleh karena itu, pertukaran – bahkan pencampuran – yang dapat mempengaruhi satu sama lain menjadi suatu hal yang tak dapat terbantahkan.

Berikut adalah bagan yang dapat menyimpulkan secara singkat dan cepat hubungan resiprokal-interdependensi antara dua system ini yang independent satu sama lain

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. 1972. Gagasan Tentang Kekuasaan Di Dalam Kebudayaan Jawa.

Eko, Sutoro. 2003. Transisi Demokrasi Indonesia: runtuhnya rezim orde baru. Yogyakarta: APMD Press.

Haryanto. 1982. Sistem Politik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty

Kantaprawira, Suradi. Sistem Politik Indonesia suatu pengantar. Bandung: Penerbit Sinar Batu

Lay, Cornelis dan Pratikno. 2002. Komnas HAM: 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik. Yogyakarta: fisipol UGM

____________________________. Komnas HAM: 1993-1997: Pergulatan Dalam Otoritarianisme. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Mas’oed, Mochtar dan Collin Mc.Andrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres

Uhlin, Anders. 1998. Oposisi Berserak:arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia. Jakarta: Mizan.


[1] Haryanto. 1982. Sistem Politik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty

[2] Lihat Lay, Cornelis dan Pratikno. 2002. Komnas HAM:1993-1997: Pergulatan Dalam Otoritarianisme. Yogyakarta: Fisipol UGM. Hal: 1

[3] Lihat Uhlin, Anders. 1998. Oposisi Berserak:arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia. Jakarta: Mizan. Hal: 44

[4] Ibid. hal.45 dikutip dari Robinson ,Richard. 1993. Indonesia: Tensions in State and Regime, dalam suntingan Kevin Hewison, Ricahrd Robinson, dan Garry Rodan, Southeast Asia in The 1990’s. Authoritharianism,Democracy, and Capitalism, St. Leonards: Allen & Uwin

[5] Lihat Lay, Cornelis dan Pratikno. Op cit. hal.21-25

[6] Lihat Eko, Sutoro. 2003. Transisi Demokrasi Indonesia: runtuhnya rezim orde baru. Yogyakarta: APMD Press. Hal. 93

[7] Ibid. hal. 82

[8] Ibid. hal. 84

[9] Lihat Uhlin, Anders. Op cit. Hal. 165 dikutip dari O’ Donnel, Guilermo dan Phillipe C. Schmitter. 1986. transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: John Hopkins University Press.

[10] Lihat Lay, Cornelis dan Pratikno. 2002. Komnas HAM: 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik. Yogyakarta: fisipol UGM. Hal. 37 dikutip dari Emmerson, Donald K. (ed.).2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: Gramedia-The Asian Foundation

[11] Ibid. hal. 39

[12] Iihat Mas’oed, Mochtar dan Collin Mc.Andrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 29-31

[13] Kantaprawira, Suradi. Sistem Politik Indonesia suatu pengantar. Bandung: Penerbit Sinar Batu

[14] Lihat Anderson, Benedict. 1972. Gagasan Tentang Kekuasaan Di Dalam Kebudayaan Jawa.

State Auxiliary Agencies (SAI)

State Auxiliary Agencies (SAI):

Incremental Agencies atau Massif Agencies?

Analisis Teoritis Kaitan Antara SAI dengan Dispersion of Power di Indonesia

1. Sejarah Singkat Awal Kemunculan SAI di Indonesia dan Internasional

Fakta empirik-kultural menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal suatu bentuk penyampaian aspirasi maupun keluhan secara tersirat kepada pemerintahan yang berkuasa, jauh sebelum diformalisasikan dalam bentuk lembaga publik dalam bentuk SAI. Hal ini ditunjukkan dengan pengalaman Kerajaan Mataram Jawa Tengah yang mengenal tradisi “Pepe”. Suatu bentuk penyampaian aspirasi, tuntutan, dan apapun bentuknya yang mengisyaratkan keinginan untuk “didengar” melalui mekanisme berjemur diri di depan alun-alun istana dengan memakai baju putih[i] atau biasa disebut dengan – meminjam istilah James C. Scott – A Hidden Transcript: suatu bentuk tindakan politik yang tersembunyi (infrapolitik) antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Dengan perjalanan sejarah yang begitu panjang seraya mengubah pola pemerintahan negara akibat dari “tekanan” dunia Internasional dan domestik, maka SAI pun dibentuk secara formal dan memiliki kekuatan hukum pada tahun 1993.

Namun kondisi sosial politik Indonesia saat itu (orba) tak lazim untuk memandang SAI sebagai suatu lembaga yang independen dan jauh dari fungsi dasar sesungguhnya, yaitu sebagai suatu hasil inisiatif otonom dari negara dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi publik[ii]. Oleh karena itu, kelahiran SAI pertama kali dalam bentuk Komnas HAM menjadi suatu yang dipandang pesimis oleh masyarakat saat itu[iii].

Hal ini dapat dipahami dikarenakan pola penyelengaraan pemerintahan pada zaman orba bersifat monolitis, tunggal, dan termanifestasikan dalam bentuk “pembangungan”,“stabilitas”, dan Pancasila – sesuai dengan konsep kekuasaan ala budaya Jawa (Anderson: 1972). Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian bangsa Indonesia pasca carut-marutnya perekonomian di era Sukarno, pemerintahan orba menyebut dirinya sebagai, seperti dikutip oleh Lay dan Pratikno (2002:22), “a developmental regime, dedicate to achievement of a modern industrial economy, including a high standar of living for all Indonesians”[iv].

SAI dalam dunia internasional pertama kali lahir dalam bentuk Lembaga Ombudsman di Swedia yang menurut bahasa setempat bermakna wakil rakyat yang sah. Pada fase awal perkembangannya, lembaga ini belum menginstitusionalisasi diri, sekedar hanya mengisi kevakuman kekuasaan. Namun pada kemudian hari, dikarenakan melewati fase-fase yang cukup keras dari system pemerintahan Swedia maka Ombudsman diberikan kewenangan sebagai lembaga pengawas kinerja public[v].

. Di Thailand, meski lebih dahulu di Indonesia, pada tahun 1990-an akhir memiliki tidak kurang dari 8 SAI yang memiliki beragam fungsi dan otoritas kewenangan yang berbeda secara konstitusional[vi], beberapa misalnya, Election Commission, National Counter Corruption Commission, Ombudsman, State Audit Commission, dan sebagainya. Begitu pun dengan di Amerika Serikat yang membentuk Federal Trade Commission – atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha – sebagai bentuk badan berwenang untuk mengatasi persaingan kompetisi usaha yang tak sehat dan penggunaan underpricing di saat AS mengalami resesi kroni di akhir 1800-an dan awal 1900-an.

2. Rancunya SAI di Indonesia

Mengapa kemudian, meskipun di Indonesia menerapkan kebijakan yang sama untuk membentuk Komnas HAM pada tahun 1993, sebagai bentuk aplikasi dari SAI tersebut, tetap tidak bisa disandingkan secara sama antara motif dan asal-muasalnya. Lay (2006:11-13) menganalisis hal ini dengan cermat

Pertama, sentralitas negara yang begitu dominan pada proses lahirnya SAI ini. Negara, secara horizontal, membentuk hal ini sebagai suatu refleksi atas ketidakpastian dan kealpaan perlindungan atas individu dan kelompok-kelompok marginal. Di sini watak altruistic negara sebagai lembaga public berkembang- meskipun banyak penyimpangan di sana-sini. Sehingga, untuk “menenangkan” tekanan dunia internasional dan rakyat yang sudah mulai resah dengan politik “gebuk”, maka dibentuklah Komnas HAM untuk mengakomodir segala kepentingan ini.

Kedua, sebagai ekspresi dari keresahan negara, kehadiran SAI ini sekaligus mencerminkan negara sebagai institusi public dengan tanggung jawab public yang besar pula. Negara pada gilirannya mempunya inisiatif untuk menjalankan amanat public ini dengan membentuk komisi-komisi yang mengatur banyak hal terkait dengan maslahat public. Misalnya, dengan pembentukan KPPU; dalam hal ini negara mempunyai wewenang untuk mengawasi pesaingan usaha yang dijalankan oleh masyarakat ekonomi; selain itu juga negara membentuk KPU – yang banyak diadopsi dari negara Thailand – sebagai bagian dari formalisasi partisipasi rakyat dalam menyelengarakan pemilihan umum. Peran negara yang semakin berkembang ini juga diperkuat pula dengan pola dasar dari government ke governance yang melibatkan pasar dan masyarakat sipil dalam konsensus[vii]

Ketiga, pembentukan SAI ini didirikan atas logika dasar incremental dan komplementer. Dalam artian bahwa, SAI ini tidak untuk membuat pola system ketatanegaraan semakin “massif” dan saling tumpang tindih. Namun untuk melengkapi sekaligus menambah peran-peran dari negara yang tidak/belum terepresentasikan oleh lembaga negara.

Berbeda dengan di Indonesia, pembentukan SAI ini malah membuat lembaga negara satu sama lian saling berkompetisi dan saling over-lap. Adanya kasus antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, KPK dengan Badan Kehormatan DPR, dan sebagainya semakin mencerminkan belum adanya grand design yang jelas dan sistematis diatur untuk menjelaskan kewenangan dari masing-masing lembaga yang terkait satu sama lain dan juga terkesan “dipaksakan” sekedar untuk membuktikan bahwa negara sangat serius untuk mengurus segala permasalahan negara.

Keempat, perbedaan watak dasar antara negara-negara yang lebih dahulu melembagakan SAI ini dengan Indonesia – negara dunia ketiga pada umumnya – dalam menerapkan SAI ini. Negara dunia ketiga cenderung me-“massif”-kan lembaga-lembaga negara, sedangkan negara-negara asing tersebut cenderung untuk me-“tunggal”-kan SAI ini. Dengan demikian pada gilirannya akan berdampak pada status kredibilitas dan legitimasi yang dihadapi SAI di Indonesia. Kita bisa melihat contohnya, pada KPU yang mulai banyak dipertanyakan oleh rakyat banyak. Sebaliknya jika SAI ini bersifat “tunggal” maka aka nada aturan yang jelas mengenai mekanisme kerja sehingga akan menghasilkan kemapanan dan profesionalitas kerja

3. Implikasi SAI pada Konsepsi Trias Politica (Dispersion of Power)

Segala kekisruhan yang terjadi dengan system perpolitikan bangsa Indonesia hingga hubungan ketatanegaraan secara horizontal maupun vertical, sangat mungkin berasal dari rapuhnya landasan operasional yang paling mendasar dari haluan kenegaraan kita: Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini ditegaskan oleh Miriam Budiarjo (2002:156) bahwa ketiga UUD Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut. Hal ini tercermin pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (eksekutif), Bab VII tentang DPR (legislative), dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (yudikatif). Hal ini dibuktikan pula dengan belum adanya definisi yang jelas mengenai terjemahan dari dispersion of power[viii]. Sehingga wajar jika pada konsepsi penerjemahan trias politica terhadap kearifan lokal budaya Indonesia tidak pernah terdefinisikan secara jelas, konseptual, dan bertahan lama serta mengalami pasang-surut[ix].

Dengan demikian, hemat penulis, untuk mempermudah penggunaan penerjemahan Dispersion of Power maka penggunaan istilah yang lebih tepat dipakai adalah istilah Almond (1966: XI), yaitu Rule-making (Legislatif), Rule-application (Eksekutif), dan Rule-adjudication (yudikatif)[x].

Ada perdebatan menarik hubungan antara SAI dengan Trias Politica yang telah disinggung di atas (Lay, 2006,15). Pertama, apakah kehadiran dan perkembangan SAI ini baik dalam skala “massif” maupun “tunggal” merupakan bentuk – meminjam istilah Huntington[xi] – adaptasi atau penyesuaian diri yang dilakukan negara dalam kerangka untuk mempertahankan stabilitas system dalam kerangka pengaturan Trias Politica atau apakah yang kedua, yaitu sebagai bentuk kekalahan gagasan Trias Politica menghadapi perkembangan baru dan pergeseran paradigma baru pemrintahan.

Menurut hemat penulis, dengan acuan beberapa literature kontemporer dan bukti-bukti konkrit pada negara yang men-nomenklatur-kan doktrin ini, maka ini adalah bukti dari tidak survivable dan sustainable-nya Trias Politica menjawab tantangan zaman yang terus berubah sehingga segala perkembangan kelembagaan negara tak mampu dijawab secara sederhana melalui doktrin ini.

Hal ini dibuktikan pada negara Inggris dan negara welfare state lainnya yang menganut system pemerintahan berdasarkan Trias Politica pada decade abad 20 saat ini (Miriam Budiarjo, 2000, 154-155). Pada kenyataannya sama sekali tidak ada pemisahan kekuasaan. Hubungan yang terjadi malah sebaliknya: adanya “perjanjian” antara dewan perwakilan rakyat (rule-making) dengan kabinet (rule-application)[xii].

Dengan demikian, dispersion of Power menurut hemat penulis, tetap berjalan dan berfungsi sebagai suatu perkembangan dalam pengelolaan kekuasaan negara namun tidak lagi dalam koridor konsepsi Trias Politica yang sangat sederhana dan sempit. Dispersion of Power telah mengalami perluasan makna dan tidak terikat pada sekedar eksekutif, legislative, dan yudikatif sebagai suatu badan yang berwenang dalam mengurusi masalah negara.

Di sinilah titik berkembangnya SAI dalam system ketatanegaraan pengelolaan kekuasaan. Ia lahir atas focus perhatian dan kajian yang masih debatable: apakah dia solusi bagi kerumitan pengelolaan kekuasaan negara yang sudah semakin overlap satu sama lain dan tidak ada control kekuasaan antar lembaga negara atau apakah malah sebaliknya: malah menambah kerumitan kelembagaan negara.

Hal ini bisa terlihat pada kasus Brazil dengan apa yang disebut sebagai “deadlocked democracy[xiii]. Yang menginsyaratkan keinginan untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektivitas penyelengaraan negara, dan sebagainya malah memacetkan proses dari demokrasi itu sendiri: akuntablitas yang rendah, legitimasi yang minim, bahkan penyelenggaraan pemerintahan yang jauh dari kata efektif

4. KPK Sebagai Manifestasi dari pelembagaan SAI di Indonesia

Azyumardi Azra mengatakan, “ikan membusuk dari kepala, jadi untuk memerangi korupsi mulailah dari pemimpin tertinggi di lembaga atau departemen tersebut. Selama itu tidak dilakukan maka perang terhadap korupsi tak ubahnya dengan berperang melawan angina dan hanya retorika semata-mata.

Ya, kehadiran KPK sejak 29 Desember 2003, sebagai salah satu lembaga SAI yang dibentuk oleh negara sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah banyak mendapat apresiasi dari masyarakat atas profesionalitas kerjanya – meski tak sedikit pula yang masih meragukan kinerjanya, seperti tebang pilih dan sebagainya.

Hal ini dibuktikan dengan tak kurang 82 pejabat negara yang telah ditahan oleh KPK hingga 2008 ini. Mulai dari anggota DPR, pengusaha, sampai para pejabat pemerintah di masing-masing daerah[xiv].

Di bawah kepemimpinan Antashari Azhar, alumnus Kejaksaan Agung ini, KPK makin popular dan harum namanya. Perlahan-lahan sikap skeptis sebagian kalangan terhadap kepemimpinan Antashari semakin berkurang. Salah satunya adalah penanganan kasus suap BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan kepada Artalyta Suryani – meski Urip dan Antashari satu almamater di Kejaksaan Agung.


[i] Lihat tulisan Cornelis Lay pada Jurnal Hukum “Jentera” dengan tulisannya yang berjudul “State Auxiliary Agencies”. 2006. hal. 8

[ii] Op cit. hal. 10

[iii] Lihat Lay, Cornelis dan Pratikno. 2002. Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan Dalam Otoritarianisme. Yogyakarta: Fisipol UGM. Hal. 3

[iv] Liddle, R. William. 1996. A Useful Fiction: Democratic Legitimation in New Order Indonesian, a draft to be published (1996, ed.), “The Politics of Elections in Southeast Asia”. Cambridge University Press: Cambridge

[v] Ombudsman di Swedia harus melewati perdebatan selama 100 tahun atas serangkaian pajang draft dokumen “instrument of Government”, parlemen akhirnya menyepakati adanya kebutuhan untuk memiliki system pengawasan independent atas kinerja lembaga-lembaga public. Kesepakatan ini berujung pada penetapan Ombudsman sebagai bagian tak terpisahkan dalam Konstitusi Swedia. Lihat tulisan Cornelis Lay pada Jurnal Hukum “Jentera” dengan tulisannya yang berjudul “State Auxiliary Agencies”. 2006. hal. 9

[vi] Lihat tulisan Cornelis Lay. Op Cit. hal. 7

[vii] Pembahasan mengenai konsep Governance ini tidak terlalu banyak dibahas. Hal ini untuk menjaga kedisplinan akademis dalam pembuatan makalah

[viii] Kita bisa lihat, pada pengertian secara harfiah arti dari dispersion of power yaitu penyebaran kekuasaan. Padahal Miriam Budiarjo dengan melihat fakta lapangan yang sudah berkembang saat ini, menyebutnya dengan Pembagian Kekuasaan yang merujuk pada trias politica (eksekutif, yudikatif, dan legislative). (Budiarjo, Miriam.2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). Namun pada literature lain, menggunakan kata Pemisahan Kekuasaan yang merujuk pula pada trias politica. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, nomenklatur yang paling tepat untuk menggambarkan suatu pembilahan tiga kekuasaan dikembalikan pada penggunaan pada istilah awalnya yaitu dispersion of power

[ix] Hal ini dibuktikan pada masa Demokrasi Terpimpin yang menandakan ada usaha dari Bung Karno untuk meninggalkan gagasan Trias Politica yang tercermin dari pidato pelantikan Menteri Kehakiman pada 12 Desemer 1963, “setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, trias politica kita tinggalkan sebab asalnya datang dari sumber-sumber liberalisme”. Namun kepincangan ini diperbaiki dan diluruskan pada masa orde baru namun mulai rapuh kembali pasca reformasi sekarang ini akibat maraknya demokrasi prosedural. Untuk lebih jelasnya lihat Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

[x] Almond, Gabriel A. dan G. Bingham Powell. 1966. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown and Co.

[xi] Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Society. New Haven and K. London: Yale University Press

[xii] Di Inggris, yang menurut Montesquieu merupakan suri-teladan dari system pemerintahan berdasarkan trias politica, sama sekalki tidak ada pemisahan kekuasaan. Perdana menteri mengepalai kabinet yang terdiri dari teman separtai dan sekaligus memberi bimbingan kepada DPR dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, misalnya dalam soal menentukan prioritas pembahasan rancangan UU dan sebagainya. Sebaliknya, nasib kabinet tergantung pada DPR, sebab jika kehilangan dukungan dalam badan itu, kabinet harus mengundurkan diri

[xiii]Ames, Barry. 2002. The Deadlock of Democracy in Brazil. The University of Michigan Press.

[xiv] Lihat Setyawati, Deni. 2008. KPK Pemburu Koruptor. Pustaka Timur: Yogyakarta. Hal. 101

BUKU

Almond, Gabriel A. dan G. Bingham Powell. 1966. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown and Co.

Ames, Barry. 2002. The Deadlock of Democracy in Brazil. The University of Michigan Press.

Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Lay, Cornelis dan Pratikno. 2002. Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan Dalam Otoritarianisme. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Liddle, R. William. 1996. A Useful Fiction: Democratic Legitimation in New Order Indonesian, a draft to be published (1996, ed.), “The Politics of Elections in Southeast Asia”. Cambridge University Press: Cambridge

Setyawati, Deni. 2008. KPK Pemburu Koruptor. Pustaka Timur: Yogyakarta

JURNAL

Jurnal Hukum Jentera dengan Judul “Komisi Negara”. Edisi 12-tahun III (April-Juni 2006). Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia