Mencermati Kemenangan SBY-Boediono

(Tulisan ini dimuat dalam Jurnal EQ-News: Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa FE UGM di Bulan Juli 2009)

Secara iklim ekonomi, bisa jadi Indonesia ke depan di bawah pemerintahan jilid II SBY ini akan cukup stabil dan lebih progresif. Wajar, SBY “berhasil” merekrut seorang teknokrat handal di bidang ekonomi: Prof. Boediono. Seorang teknokrat yang secara track record sangat mumpuni dan berpengalaman di bidang ekonomi. Selain itu, tidak hanya karena alasan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi, SBY merekrut Sang Guru Besar UGM ini. Dalam beberapa wawancara di media massa, SBY secara terang-terangan mengatakan bahwa perekrutan Boediono sebagai RI-2, juga karena didasari faktor untuk memperkuat sistem presidensiil Indonesia.

Namun, lain ladang lain pula belalangnya. Lain perspektif, lain pula pembacaannya. Artinya, bisa jadi secara dimensi ekonomi pasangan nomor urut dua ini, akan lebih baik dalam mengurus perekonomian Indonesia. Tapi, apakah dalam pembacaan politik, baik dari segi historis maupun prediktif, akan sangat baik pula. Maka, di titik inilah pembacaan kemenangan SBY dalam jilid II ini perlu dipandang pula dari segi politik sehingga rakyat Indonesia semestinya tidak serta merta euforia dengan kemenangan ini

Ketika SBY-Boediono Menang

Ada beberapa analisis prediktif ketika jilid II kepemerintahan SBY ini terbentuk. Analisis ini mencoba melihat segala kemungkinan yang akan terjadi dalam dimensi yang sangat beragam dengan diperkuat data-data empirik yang memadai.

Pertama, dari tingkat elitis antara legislatif dan eksekutif. Partai Demokrat adalah partai yang menguasai parlemen pusat dengan perolehan suara 20,85%. Kuatnya legislatif ini juga diperkuat dengan kemenangan SBY di tingkat eksekutif sebesar 61,66% (tempointeraktif.com 9/7/2009). Dalam pembacaan politik historis, kuatnya dua struktur kenegaraan ini sebetulnya menggambarkan Orde Baru Jilid II (post-new order): suatu rezim dari pemerintahan SBY yang kuat dengan corak ekonomi developmentalism semasa orde baru namun tanpa mengebiri demokrasi yang berlangsung.

Inilah yang patut diwaspadai. Ketika pemerintahan SBY terlalu kuat dan tidak diimbangi oleh kekuatan parlemen karena begitu dominannya suara Partai Demokrat (PD), maka akan sangat mungkin sistem Demokrasi yang sudah mulai menuju Konsolidasi Demokrasi ini, akan kembali ke oligarki atau bahkan otoritarianisme semasa orde baru.

Kedua, dari tingkat konstelasi partai di parlemen. Selama ini, pembahasan RUU Susduk yang memungkinkan adanya mekanisme pengaturan pelembagaan partai oposisi, komposisi pemimpin DPR, dan sebagainya, belum benar-benar terbentuk. Walhasil, proses check and balance untuk mengimbangi kekuatan eksekutif akan sangat sulit. Sejarah mengatakan bahwa, ketika PD masih belum begitu besar di parlemen, sangat sulit sekali mengegolkan hak interpelasi maupun hak-hak lainnya.

Meskipun timbul sebuah wacana pembentukan koalisi dari partai-partai yang tidak mendukung SBY untuk menjadi partai oposisi, bukan tidak mungkin ini sekedar wacana. Berkaca dari sejarah, akan sangat sulit Golkar menjadi partai oposisi. Pun halnya dengan partai-partai lain yang tidak menjadi partai pendukung dan pengusung SBY. Oleh karena, menjadi partai oposisi berarti menjadi partai yang tidak populis di mata masyarakat: selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan eksekutif. Meskipun, terkesan akan membela rakyat, tapi karena begitu banyaknya variable untuk mengatakan membela rakyat bisa jadi rakyat yang dibela malah tidak merasa dibela.

Ketiga, terputusnya voice setelah vote. Ini yang paling penting bahwa, sebagaimana perkataan pengamat politik Ari Dwipayana, bahwa rakyat harus mengubah vote mereka setelah pilpres untuk mengubahnya menjadi voice pasca pilpres. Secara ideal seperti itu. Tapi, dengan kuatnya dominasi PD dan partai-partai pendukung SBY di parlemen serta besarnya perolehan suara SBY dalam pilpres, akan sangat sulit oleh rakyat untuk melakukan impeachment kepada eksekutif. Parlemen yang diharapkan menjadi voice intermediary antara rakyat dan pemerintah, menjadi tidak berfungsi.

Sekarang, tinggal berpikir ulang bagi rakyat dan para partai pengusung SBY (PKS, PAN, PPP, PKB, dan partai-partai kecil lainnya) apakah akan me”lanjut”kan pemerintahan ini atau memilih untuk bersatu seluruh elemen untuk mencegah hadirnya Orde Baru Jilid II??? Wallahu ‘alam bis showab

Iklan

PENEGAKKAN HAM: FORGOTTEN ISSUE IN ELECTORAL PRESIDENT 2009-2014

(Naskah asli ini dimuat dalam Kolom Opini Mahasiswa Republika di bulan Juli 2009 dengan beberapa perubahan editing di harian tersebut)

Kalau ada hal yang patut ”dibanggakan” seluruh elemen masyarakat dari pilpres kali ini mungkin jawabannya hanya satu hal: sekedar debat kusir antar satu capres-cawapres tentang isu yang sesungguhnya sangat tidak aspiratif dan visioner. Rakyat yang berada di warung-warung kopi ”bangga”, karena dengan debat kusir tersebut membuat rakyat jadi pintar bicara tentang ekonomi neoliberal versus ekonomi kerakyatan, para wartawan ”bangga” karena selalu ada isu-isu menarik untuk dijadikan headline, atau bahkan para akademisi pun jadi ”bangga” ketika ada undangan untuk menjadi panelis debat capres-cawapres yang otomatis menambah isi kantong mereka. Namun, apa sesungguhnya implikasi penting dari sebuah pepesan kosong ini ketika berbicara dalam konteks masyarakat yang lebih luas?

Ya, inilah realita dunia panggung Capres-Cawapres kita saat ini. Dunia yang tidak jauh-jauh dari dua aspek saja: Ekonomi dan Politik. Dunia yang pertama, secara umum, berurusan dengan pemenuhan ”isi perut” dari masing-masing orang dan yang kedua berurusan dengan aspek ”non-perut”: kekuasaan, aktualisasi diri, dan popularitas. Dominasi dua dunia inilah yang pada gilirannya akan membuat para capres-cawapres tersebut menjadi orang-orang yang pragmatis sekaligus individualis. Pragmatis karena mereka sekedar tertuju pada human life (sekedar bagaimana rakyat Indonesia bisa hidup) bukan pada human being (membangun kesadaran dalam kehidupan manusia), serta individualis karena kompetisi (competition) yang mereka jalankan dalam pilpres ini sekedar memenuhi hasrat berkuasa saja, dengan mengabaikan semangat kerjasama (cooperation).

Karena tidak adanya keinginan positif dari mereka untuk membentuk good human being tersebut, maka sangatlah wajar jika tak satu pun dari mereka yang serius dan detil untuk mengangkat isu HAM sebagai bagian dari prioritas program kerja mereka, setidaknya dalam 100 hari kepemerintahan. Poin-poin penegakan HAM yang digulirkan pun masih normatif, terkesan sangat berhati-berhati, dan secara umum tidak aspiratif.  Poin penegakan HAM ini penting ketika kita ingin mengetahui seberapa besar tingkat keseriusan mereka dalam menuntaskan kasus-kasus yang sarat dengan nyawa manusia sebagai bagian dari human being tersebut. Misalnya, Tragedi Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 98, Timor Leste, dan sebagainya.

Ini bukan main-main. Dari beberapa data yang didapat, tidak ada satu pun para capres-cawapres yang mempunyai good political will untuk benar-benar menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Mega-Prabowo, misalnya, dari lima program utama penegakan HAM hanya berkisar tentang penguatan insitusi (institution) kelembagaan, penyediaan regulasi (regulation), dan promosi (promotion) dan pembudayaan HAM (primaironline.com 17/6/2009). SBY-Boediono, pun juga tak jauh beda, hanya reformasi penegakan hukum dan penegakan ketertiban umum. Bahkan program HAM ini pun berada dalam prioritas 10. JK-Wiranto, setali tiga uang. Meski pun Wiranto adalah mantan jenderal yang sarat bersentuhan dengan isu-isu HAM, tapi itu tidak membuat Beliau cukup responsif dengan isu-isu penegakan HAM. Misalnya, sembilan misi yang berkaitan dengan hukum malah digabungkan dengan bidang politik, atau bahkan lebih berkutat pada aparatur penegakan HAM (tempointeraktif.com 30/6/2009).

Jika dibaca dari beberapa analisis memadai mengapa isu-isu penegakan HAM tidak terlalu dijadikan sebagai the first priority issue, maka secara umum ada dua pisau analisis yang bisa digunakan.   

Pertama, aspek sejarah (history). Para capres-cawapres adalah mereka yang sedikit banyak telah menggoreskan noda hitam dalam sejarah kelam penegakan HAM di Indonesia. Wiranto, misalnya. Data Imparsial menyebutkan bahwa mantan jenderal bintang empat ini tercatat namanya dalam dokumen laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Komnas HAM dalam poin 182, sebagai bagian dari 22 nama yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kejahatan di Timor Leste tahun 1999. Bahkan Dewan Kemanan PBB pun sempat mengeluarkan SCU (serious crime unit) nomor 1272 tanggal 25 oktober 1999, bahwa calon wapres nomor 3 ini telah terdakwa sebagai bagian dari 7 perwira militer yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) di Timor Leste.

Calon capres nomor 2 pun tidak lepas dari kasus pelanggaran HAM. Seperti tercatat dalam Tempo Interaktif dan detiknews, bahwa di masa kepemerintahan SBY terjadi beberapa tindakan kekerasan terhadap para jurnalis dan di tubuh TNI sendiri sepanjang Januari-April 2009, padahal SBY notabene adalah Letnan Jenderal bintang tiga TNI.

Prabowo dan Megawati pun, tak lepas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Imparsial mencatat, selama kepemerintahan Megawati berlangsung, resolusi konflik di Aceh tetap berjalan secara dualistik, yaitu melanjutkan kebijakan politik untuk memberikan payung politik baik operasi militer dan perundingan, namun di satu sisi tetap berlanjut solusi yang sepenuhnya bersifat militeristik, suatu hal yang tidak sejalan dengan perkataan Mbak Mega ketika berkampanye tahun 1999.

Prabowo pun bahkan lebih parah. Prabowo adalah salah satu perwira yang terlibat dalam tindakan penculikan aktifis 97/98 bersama dengan 10 anggota Tim Mawar Kopassus lainnya. Namun, sayang, Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai bahwa kasus ini sudah selesai hanya dengan pemberhentian mereka dari dinas kemiliteran bersama dengan Mayjen (Purn) Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Suatu sikap yang jauh dari substansi hukum untuk bagaimana agar penegakan Hukum bisa ditegakkan sampai dengan pengusutan kasus secara detil.

Kedua, aspek jumlah korban (victim quantity). Jika dilihat dari perbandingan dari jumlah korban kasus pelanggaran HAM dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan, maka bisa jadi sangat tidak signifikan jumlah korban tersebut. Apalagi jika, berhubungan dengan basic needs rakyat Indonesia secara keseluruhan, maka capres-cawapres pasti berpikir rasional isu mana yang paling populis untuk mengangkat elektabilitas mereka. Apalagi jika ditambah dengan keberpihakan media terhadap capres-cawapres tertentu yang mendanai keberlangsungan media tersebut. Hal ini akan semakin memperparah proses penegakan dan pengusutan HAM atas kasus-kasus yang selama ini pernah terjadi.

So, para rakyat yang semakin cerdas, pilihlah capres-cawapres yang berkualitas!  

KEPEMIMPINAN: Tak Sekedar Identitas Tapi Juga Nafas

(Naskah ini diikutsertakan dalam Lomba Annual Essay Competition UGM 2009 dan mendapat peringkat 28 dari 168 peserta yang mengikuti lomba)

  1. A. Pendahuluan

Kalau ada krisis yang paling mendasar dan telah lama menghinggapi jati diri bangsa ini sehingga berdampak pada banyaknya kerusakan di berbagai sektor kehidupan rakyat Indonesia, maka krisis itu adalah Krisis Kepemimpinan. Jika detik ini, bangsa Indonesia sebagian besar masih terperanjat dalam lubang besar kemiskinan dan sesaknya nafas ketidakadilan, maka itu tak lain disebabkan karena hancurnya jiwa-jiwa kepemimpinan yang mulai tergerus oleh zaman. Dan seandainya ada, kata-kata sakti yang kehadirannya selalu dinanti setiap anak negeri ini, maka tak lain dan tak bukan kata itu adalah Kepemimpinan.

Kita selalu gusar dan mengeluh kepada hal-hal yang sifatnya tambal-sulam dalam menyelesaikan permasalahan suatu bangsa: harga beras naik, pemerintah harus mensubsidi para petani dengan cara membeli beras tersebut agar tercipta sebuah keseimbangan harga di pasaran; ataupun ketika harga minyak dunia melambung naik di pasaran, pemerintah mensubsidi setengahnya dan setengahnya yang lain dijadikan dana BLT. Para elit di negeri ini, yang katanya pemimpin tersebut, seolah-olah menutup mata dengan menyelesaikan persoalan hanya dengan memberikan ikan dan memberikan pancingnya saja. Mereka lupa sesungguhnya bahwa yang terpenting adalah mengajarinya membuat pancing, karena dngan mengajarinya membuat pancing – menurut Stephen Covey – Anda memberinya kehidupan baru, bukan hanya makanan.

Beranjak dari kegelisahan akan sebuah krisis kepemimpinan tersebut, maka narasi singkat ini akan mencoba membedah, menganalisis, sekaligus memberikan tawaran alternatif atas melemahnya sisi fundamental dari Kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, alur narasi ini akan berawal dari masalah nomenklaturisme Kepemimpinan: apakah dia suatu yang sifatnya given atau processed; bagaimanakah perbedaannya, sampai kepada penguatan basis argumentasi dari para pakar mengenai konsep ini

Alur kedua yang akan digagas, berkisar tentang basis nilai yang menjadi zeitgeist dari diri seseorang dan lingkungan yang tercipta: Ideologi. Mengapakah Ideologi menjadi penting dalam membangun karakter kepemimpinan; apakah implikasinya terhadap pembangunan karakter; hingga sejauh apakah ideologi itu mampu menguatkan dan menjaga karakter kepemimpinannya

Alur ketiga pembahasan, dan ini menjadi titik penting, dari kepemimpinan adalah mengenai aksessibilitas Kepemimpinan tersebut terhadap lingkungan atau zaman tempat dia menjalani kehidupan. Di poin, inilah maka Kepemimpinan akan menemukan suatu obyektifikasinya: bagaimana ia menemukan realitas kehidupan yang bisa jadi sangat jauh dari idealitas yang ingin ia bangun, bagaimanakah ia mencoba menguatkan tidak hanya kebaikan yang ada dirinya sendiri melainkan ia harus menguatkan karakter kecerdasan sampai finansial yang dibangun sehingga kebaikan atau cita-cita idealitas yang dibangun di tengah masyarakat dapat terwujud.

  1. B. Kepemimpinan: Mencari atau Terberi?

Dari banyak hasil perenungan, diskusi, pengamatan, dan pencarian buku-buku Kepemimpinan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar Pemimpin itu lahir karena terus diasah. Dengan kata lain, Pemimpin itu tidak turun dari langit karena diberikan oleh Tuhan lalu dengan segenap daya upayanya ia merubah yang ada menjadi lebih baik. Tidak. Oleh karena, ketika kita mengatakan si A lahir dengan bakat pemimpin, maka yang kita katakan pemimpin tersebut pun juga butuh ruang, waktu, zaman, dan tempaan yang membuat ia terus terasah. Apakah Bung Karno, sebagai pemimpin besar di dunia, tidak pernah oleh tertempa oleh ruang dan zaman yang ada? Apakah SBY, yang sekarang masuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di Dunia versi majalah Times, tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya?

Di titik inilah maka perdebatan panjang mengenai Kepemimpinan apakah ia given atau processed, menemukan satu poin yang sama: terasah. Artinya, dua kutub ekstrem mengenai Kepemimpinan tersebut sebetulnya juga membutuhkan sarana pengembangan diri untuk bisa survive dan penyesuaian terhadap lingkungan yang ada. Itulah sebabnya, John C. Maxwell, dalam buku-buku bertema Kepemimpinan yang ia buat, tidak lupa menuliskan kata-kata “telah mempelajari tambahan kepemimpinan melalui latihan” bagi semua tipe-tipe pemimpin yang ada[1].

Oleh karena, wajar setiap pemimpin yang lahir di generasi manapun tidak pernah dibisikkan sedikitpun oleh Tuhan bahwa ia kelak akan menjadi seorang pemimpin. Ia hanya akan menjadi pemimpin, baik di level makro maupun mikro sekalipun, kalau ia berhasil mengasah pisau kepemimpinannya dalam rentang ruang dan waktu yang terus mengalami perubahan. Ibarat sebuah pelaut, maka ia belum dikatakan handal jika ia belum pernah menerjang ombak dan badai.

Kita bisa melihat, misalnya, bagaimana Soekarno sempat diasingkan ke Pulau Sumatera sebelum ia menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, kita bisa saksikan bagaimana konsistensi Panglima Sholahuddin Al-Ayyubi dalam menjaga sholat berjamaah dan puasa sunnah, atau bahkan kita bisa meniru keteguhan Bung Hatta dalam menunaikan ibadah tepat waktu. Diceritakan bahwa dalam suatu acara yang dihadiri oleh Bung Hatta dimana acara itu memasuki waktu zuhur, Bung Hatta berkata, ”sekarang sudah jam berapa?”, dijawabnyalah oleh orang di dekatnya, ”sudah jam 12”, maka dengan segera Bung Hatta menjawab,”oh, kalau begitu saya sholat dulu!”.

Inilah makna dari ke-Terasah-an itu. Suatu sikap baik yang itu datang dari diri pribadi maupun dari orang lain kepada kita yang dibentuk secara perlahan-lahan sehingga akhirnya menghasilkan titik kulminasi. Terasah ini akan menemukan bentuk-bentuk tertentu dalam setiap penyesuaiannya. Terasah bisa menjadi berarti kedisiplinan, konsistensi, dan integritas ketika mesti bertemu dalam sinkronisasi antara perbuatan dan kata. Terasah bisa berbentuk pelatihan kepemimpinan ketika mesti membangun jaringan yang luas dan kerjasama tim. Dan Terasah pun bisa jadi berubah 180 derajat, ketika mesti bertemu dengan apa yang dinamakan sebagai bencana, ketertindasan, bahkan keterasingan.

Alur narasi di atas, menjelaskan kepada kita walaupun kemudian Kepemimpinan itu ada yang bersifat given[2] dan ada yang processed, namun tetap membutuhkan fondasi yang kuat untuk menopang itu semua: Keterasahan. Dan Keterasahan inilah yang pada giliran dan pada akhirnya akan menentukan, apakah Kepemimpinan tersebut akan menemukan kebekuan dari yang selama ini mengalami pencairan dalam rentang ruang dan waktu yang sangat panjang.

  1. C. Nafas Panjang Seorang Pemimpin

Kepemimpinan itu menemukan ruhnya. Kepemimpinan itu menemukan semangatnya untuk tetap terus bertahan dalam lingkaran cobaan. Kepemimpinan itu menemukan desah nafasnya: suatu desah nafas yang membuat ia bertahan dalam godaan duniawi, suatu desah nafas yang membuat ia berpegang teguh akan nilai yang ia prinsipkan. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan, ruh tersebut adalah Ideologi.

Belum pernah saya saksikan sampai detik ini, bahwa ada seorang pemimpin yang menemukan titik kulminasinya tersebut tanpa sebuah ideologi. Ketika (alm.) Soeharto memimpin republik ini, ideologi – atau lebih soft menyebutkan dengan istilah jargon – yang diusung adalah Developmentalism; Soekarno pun juga sama: ia mengusung tema Sosial-Demokrat (sosdem) sepanjang kepemerintahan yang Ia pimpin. Dengan kata lain, semua pemimpin besar yang pernah terlahir dari rahim zamannya, mengajarkan satu hal kepada kita: ideologi adalah nafas panjang dari seorang pemimpin yang akan menentukan seperti apa corak kepemimpinan dan peradaban yang akan ia bentuk.

Inilah yang mungkin diajarkan oleh Tuhan kepada kita bahwa seorang pemimpin pun sejatinya adalah bukan sekedar robot yang menjalankan roda kekuasaan dan aktivitas tanpa sebuah makna. Sisi-sisi kejiwaan dari seorang pemimpin pun pada hakikatnya yang akan menentukan seberapa kuat ia lari. Kalau ada pemimpin hadir di lingkup manapun tanpa sebuah Ideologi, maka tak akan lama umur kekuasaan itu akan berlangsung disebabkan nafas Ideologi itu yang memang tak panjang.

Itulah sebabnya, cerita-cerita kepemimpinan seorang, baik itu dalam level terkecil rumah tangga sampai kepada level negara dan antar negara sekalipun, berawal dari sebuah pertanyaan, ”ingin kita jadikan apa negara atau rumah tangga kita ini?”. Kata ”jadikan” itu sesungguhnya melukiskan ideologi apa yang akan digunakan, dan dari ideologi itulah akan banyak turunan-turunan atau derivasi yang akan menentukan kelak seperti apa bangunan peradaban yang akan didesain.

Oleh karena itu, jika kita sepakat bahwa, Ideologi selain sebagai desah nafas, semangat, jiwa, karakteristik, dan ruh seorang pemimpin maka Ideologi juga bisa kita ceriterakan sebagai suatu bangunan pondasi awal dari apa yang disebut sebagai Rumah Peradaban Manusia di tangan pemimpin.

  1. D. Melihat Realitas

Ketika bangunan Ideologi itu sudah bersemayam kokoh dalam diri pemimpin, tantangan yang mesti dihadapi selanjutnya adalah bagaimana pemimpin tersebut– dalam istilah (alm.) Kuntowijoyo – mengobyektifikasikan nilai-nilai yang ia miliki tersebut ke dalam realitas yang ada. Bagaimana sebuah idealisme harus berhadapan dengan realisme yang ada. Karena pilihannya hanya ada dua: pemimpin tesebut harus berani mendamaikan dan menyesuaikan antara idealisme dengan keadaan yang ada, atau pemimpin tersebut mundur ke belakang dan menjadi pecundang sebelum berperang.

Di titik inilah, maka kita bisa menyaksikan bahwa banyaknya pemimpin yang hadir di negeri ini tidak diimbangi oleh kuatnya kepekaan ia melihat realitas yang ada. Kepemimpinan itu tidak dilandasi oleh jiwa-jiwa kepemimpinan dalam melihat bangsa Indonesia hari ini. Mereka hadir dengan segala idealisme yang mereka usung namun tak pernah bisa sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini karena bangunan idealisme yang ia usung tak sesuai dengan jiwa-jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Boleh jadi Ideologi yang ia agungkan, menurutnya, sangat baik diterapkan di Indonesia untuk menciptakan bangsa yang gemah ripah loh jinawi, namun bukan tidak mungkin Ideologi itu tidak sesuai bahkan sama sekali tidak sesuai dengan kultur, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia.

Inilah yang perlu kita pertimbangkan dalam mencetak pemimpin di masa depan bagi bangsa Indonesia bahwa seorang pemimpin adalah ia yang senantiasa terus menempa dirinya dari demi ke hari tanpa pernah merasa takut sedikitpun, seraya membangun basis Ideologi apa yang ia pegang teguh selama dalam hidupnya, namun tetap memperhatikan realitas ruang, waktu, sejarah bangsa Indonesia.


[1] John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda menyebutkan bahwa ada empat tipe Kepemimpinan dengan berbagai karakteristiknya. Pertama, Pemimpin yang termuka. Pemimpin ini dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan. Kedua, Pemimpin Hasil Belajar. Ia yang telah melihat model kepemimpinan sepanjang kehidupannya. Ketiga, Pemimpin Laten. Ia yang belum lama melihat model kepemimpinan. Dan yang terakhir, Pemimpin Yang Terbatas. Ia yang hanya sedikit atau tidak pernah melihat pemimpin. Lihat Maxwell, John C. 1995. Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda. Jakarta: Bina Rupa Aksara. Hlm. III

[2] Kepemimpinan corak ini seperti sebuah bakat alami yang diberikan oleh-Nya. Seperti dikisahkan dalam buku yang dikarang oleh Cindy Adams tentang Biografi Soekarno, dilukiskan bahwa Bung Karno lahir jam setengah enam pagi di tanggal 6 Juni 1901. Dalam budaya Jawa, orang yang lahir lahir saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Naluri seorang Ibu Soekarno bahwa anaknya kelak akan menjadi pemimpin besar dilukiskan dengan kata, “Ibu katakan padamu, kelak kau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing”. Lihat Adams, Cindy. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Hlm. 14