PENEGAKKAN HAM: FORGOTTEN ISSUE IN ELECTORAL PRESIDENT 2009-2014


(Naskah asli ini dimuat dalam Kolom Opini Mahasiswa Republika di bulan Juli 2009 dengan beberapa perubahan editing di harian tersebut)

Kalau ada hal yang patut ”dibanggakan” seluruh elemen masyarakat dari pilpres kali ini mungkin jawabannya hanya satu hal: sekedar debat kusir antar satu capres-cawapres tentang isu yang sesungguhnya sangat tidak aspiratif dan visioner. Rakyat yang berada di warung-warung kopi ”bangga”, karena dengan debat kusir tersebut membuat rakyat jadi pintar bicara tentang ekonomi neoliberal versus ekonomi kerakyatan, para wartawan ”bangga” karena selalu ada isu-isu menarik untuk dijadikan headline, atau bahkan para akademisi pun jadi ”bangga” ketika ada undangan untuk menjadi panelis debat capres-cawapres yang otomatis menambah isi kantong mereka. Namun, apa sesungguhnya implikasi penting dari sebuah pepesan kosong ini ketika berbicara dalam konteks masyarakat yang lebih luas?

Ya, inilah realita dunia panggung Capres-Cawapres kita saat ini. Dunia yang tidak jauh-jauh dari dua aspek saja: Ekonomi dan Politik. Dunia yang pertama, secara umum, berurusan dengan pemenuhan ”isi perut” dari masing-masing orang dan yang kedua berurusan dengan aspek ”non-perut”: kekuasaan, aktualisasi diri, dan popularitas. Dominasi dua dunia inilah yang pada gilirannya akan membuat para capres-cawapres tersebut menjadi orang-orang yang pragmatis sekaligus individualis. Pragmatis karena mereka sekedar tertuju pada human life (sekedar bagaimana rakyat Indonesia bisa hidup) bukan pada human being (membangun kesadaran dalam kehidupan manusia), serta individualis karena kompetisi (competition) yang mereka jalankan dalam pilpres ini sekedar memenuhi hasrat berkuasa saja, dengan mengabaikan semangat kerjasama (cooperation).

Karena tidak adanya keinginan positif dari mereka untuk membentuk good human being tersebut, maka sangatlah wajar jika tak satu pun dari mereka yang serius dan detil untuk mengangkat isu HAM sebagai bagian dari prioritas program kerja mereka, setidaknya dalam 100 hari kepemerintahan. Poin-poin penegakan HAM yang digulirkan pun masih normatif, terkesan sangat berhati-berhati, dan secara umum tidak aspiratif.  Poin penegakan HAM ini penting ketika kita ingin mengetahui seberapa besar tingkat keseriusan mereka dalam menuntaskan kasus-kasus yang sarat dengan nyawa manusia sebagai bagian dari human being tersebut. Misalnya, Tragedi Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 98, Timor Leste, dan sebagainya.

Ini bukan main-main. Dari beberapa data yang didapat, tidak ada satu pun para capres-cawapres yang mempunyai good political will untuk benar-benar menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Mega-Prabowo, misalnya, dari lima program utama penegakan HAM hanya berkisar tentang penguatan insitusi (institution) kelembagaan, penyediaan regulasi (regulation), dan promosi (promotion) dan pembudayaan HAM (primaironline.com 17/6/2009). SBY-Boediono, pun juga tak jauh beda, hanya reformasi penegakan hukum dan penegakan ketertiban umum. Bahkan program HAM ini pun berada dalam prioritas 10. JK-Wiranto, setali tiga uang. Meski pun Wiranto adalah mantan jenderal yang sarat bersentuhan dengan isu-isu HAM, tapi itu tidak membuat Beliau cukup responsif dengan isu-isu penegakan HAM. Misalnya, sembilan misi yang berkaitan dengan hukum malah digabungkan dengan bidang politik, atau bahkan lebih berkutat pada aparatur penegakan HAM (tempointeraktif.com 30/6/2009).

Jika dibaca dari beberapa analisis memadai mengapa isu-isu penegakan HAM tidak terlalu dijadikan sebagai the first priority issue, maka secara umum ada dua pisau analisis yang bisa digunakan.   

Pertama, aspek sejarah (history). Para capres-cawapres adalah mereka yang sedikit banyak telah menggoreskan noda hitam dalam sejarah kelam penegakan HAM di Indonesia. Wiranto, misalnya. Data Imparsial menyebutkan bahwa mantan jenderal bintang empat ini tercatat namanya dalam dokumen laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Komnas HAM dalam poin 182, sebagai bagian dari 22 nama yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kejahatan di Timor Leste tahun 1999. Bahkan Dewan Kemanan PBB pun sempat mengeluarkan SCU (serious crime unit) nomor 1272 tanggal 25 oktober 1999, bahwa calon wapres nomor 3 ini telah terdakwa sebagai bagian dari 7 perwira militer yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity) di Timor Leste.

Calon capres nomor 2 pun tidak lepas dari kasus pelanggaran HAM. Seperti tercatat dalam Tempo Interaktif dan detiknews, bahwa di masa kepemerintahan SBY terjadi beberapa tindakan kekerasan terhadap para jurnalis dan di tubuh TNI sendiri sepanjang Januari-April 2009, padahal SBY notabene adalah Letnan Jenderal bintang tiga TNI.

Prabowo dan Megawati pun, tak lepas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Imparsial mencatat, selama kepemerintahan Megawati berlangsung, resolusi konflik di Aceh tetap berjalan secara dualistik, yaitu melanjutkan kebijakan politik untuk memberikan payung politik baik operasi militer dan perundingan, namun di satu sisi tetap berlanjut solusi yang sepenuhnya bersifat militeristik, suatu hal yang tidak sejalan dengan perkataan Mbak Mega ketika berkampanye tahun 1999.

Prabowo pun bahkan lebih parah. Prabowo adalah salah satu perwira yang terlibat dalam tindakan penculikan aktifis 97/98 bersama dengan 10 anggota Tim Mawar Kopassus lainnya. Namun, sayang, Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai bahwa kasus ini sudah selesai hanya dengan pemberhentian mereka dari dinas kemiliteran bersama dengan Mayjen (Purn) Muchdi PR dan Kolonel Chairawan. Suatu sikap yang jauh dari substansi hukum untuk bagaimana agar penegakan Hukum bisa ditegakkan sampai dengan pengusutan kasus secara detil.

Kedua, aspek jumlah korban (victim quantity). Jika dilihat dari perbandingan dari jumlah korban kasus pelanggaran HAM dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan, maka bisa jadi sangat tidak signifikan jumlah korban tersebut. Apalagi jika, berhubungan dengan basic needs rakyat Indonesia secara keseluruhan, maka capres-cawapres pasti berpikir rasional isu mana yang paling populis untuk mengangkat elektabilitas mereka. Apalagi jika ditambah dengan keberpihakan media terhadap capres-cawapres tertentu yang mendanai keberlangsungan media tersebut. Hal ini akan semakin memperparah proses penegakan dan pengusutan HAM atas kasus-kasus yang selama ini pernah terjadi.

So, para rakyat yang semakin cerdas, pilihlah capres-cawapres yang berkualitas!  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s