Mencermati Kemenangan SBY-Boediono


(Tulisan ini dimuat dalam Jurnal EQ-News: Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa FE UGM di Bulan Juli 2009)

Secara iklim ekonomi, bisa jadi Indonesia ke depan di bawah pemerintahan jilid II SBY ini akan cukup stabil dan lebih progresif. Wajar, SBY “berhasil” merekrut seorang teknokrat handal di bidang ekonomi: Prof. Boediono. Seorang teknokrat yang secara track record sangat mumpuni dan berpengalaman di bidang ekonomi. Selain itu, tidak hanya karena alasan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi, SBY merekrut Sang Guru Besar UGM ini. Dalam beberapa wawancara di media massa, SBY secara terang-terangan mengatakan bahwa perekrutan Boediono sebagai RI-2, juga karena didasari faktor untuk memperkuat sistem presidensiil Indonesia.

Namun, lain ladang lain pula belalangnya. Lain perspektif, lain pula pembacaannya. Artinya, bisa jadi secara dimensi ekonomi pasangan nomor urut dua ini, akan lebih baik dalam mengurus perekonomian Indonesia. Tapi, apakah dalam pembacaan politik, baik dari segi historis maupun prediktif, akan sangat baik pula. Maka, di titik inilah pembacaan kemenangan SBY dalam jilid II ini perlu dipandang pula dari segi politik sehingga rakyat Indonesia semestinya tidak serta merta euforia dengan kemenangan ini

Ketika SBY-Boediono Menang

Ada beberapa analisis prediktif ketika jilid II kepemerintahan SBY ini terbentuk. Analisis ini mencoba melihat segala kemungkinan yang akan terjadi dalam dimensi yang sangat beragam dengan diperkuat data-data empirik yang memadai.

Pertama, dari tingkat elitis antara legislatif dan eksekutif. Partai Demokrat adalah partai yang menguasai parlemen pusat dengan perolehan suara 20,85%. Kuatnya legislatif ini juga diperkuat dengan kemenangan SBY di tingkat eksekutif sebesar 61,66% (tempointeraktif.com 9/7/2009). Dalam pembacaan politik historis, kuatnya dua struktur kenegaraan ini sebetulnya menggambarkan Orde Baru Jilid II (post-new order): suatu rezim dari pemerintahan SBY yang kuat dengan corak ekonomi developmentalism semasa orde baru namun tanpa mengebiri demokrasi yang berlangsung.

Inilah yang patut diwaspadai. Ketika pemerintahan SBY terlalu kuat dan tidak diimbangi oleh kekuatan parlemen karena begitu dominannya suara Partai Demokrat (PD), maka akan sangat mungkin sistem Demokrasi yang sudah mulai menuju Konsolidasi Demokrasi ini, akan kembali ke oligarki atau bahkan otoritarianisme semasa orde baru.

Kedua, dari tingkat konstelasi partai di parlemen. Selama ini, pembahasan RUU Susduk yang memungkinkan adanya mekanisme pengaturan pelembagaan partai oposisi, komposisi pemimpin DPR, dan sebagainya, belum benar-benar terbentuk. Walhasil, proses check and balance untuk mengimbangi kekuatan eksekutif akan sangat sulit. Sejarah mengatakan bahwa, ketika PD masih belum begitu besar di parlemen, sangat sulit sekali mengegolkan hak interpelasi maupun hak-hak lainnya.

Meskipun timbul sebuah wacana pembentukan koalisi dari partai-partai yang tidak mendukung SBY untuk menjadi partai oposisi, bukan tidak mungkin ini sekedar wacana. Berkaca dari sejarah, akan sangat sulit Golkar menjadi partai oposisi. Pun halnya dengan partai-partai lain yang tidak menjadi partai pendukung dan pengusung SBY. Oleh karena, menjadi partai oposisi berarti menjadi partai yang tidak populis di mata masyarakat: selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan eksekutif. Meskipun, terkesan akan membela rakyat, tapi karena begitu banyaknya variable untuk mengatakan membela rakyat bisa jadi rakyat yang dibela malah tidak merasa dibela.

Ketiga, terputusnya voice setelah vote. Ini yang paling penting bahwa, sebagaimana perkataan pengamat politik Ari Dwipayana, bahwa rakyat harus mengubah vote mereka setelah pilpres untuk mengubahnya menjadi voice pasca pilpres. Secara ideal seperti itu. Tapi, dengan kuatnya dominasi PD dan partai-partai pendukung SBY di parlemen serta besarnya perolehan suara SBY dalam pilpres, akan sangat sulit oleh rakyat untuk melakukan impeachment kepada eksekutif. Parlemen yang diharapkan menjadi voice intermediary antara rakyat dan pemerintah, menjadi tidak berfungsi.

Sekarang, tinggal berpikir ulang bagi rakyat dan para partai pengusung SBY (PKS, PAN, PPP, PKB, dan partai-partai kecil lainnya) apakah akan me”lanjut”kan pemerintahan ini atau memilih untuk bersatu seluruh elemen untuk mencegah hadirnya Orde Baru Jilid II??? Wallahu ‘alam bis showab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s