Kenaikan Harga Pupuk: Bukti Kegagalan Pemerintah Mengantisipasi dan Menyiapkan Kenaikan

Tulisan ini dimuat di harian lokal Harian Jogja tanggal 15 Agustus 2009 dengan judul “Kenaikan Harga Pupuk, Bukti Kegagalan Pemerintah”

http://www.harianjogja.com/epaper/

Untuk kesekian kalinya, pemerintah melakukan tindakan tak bijak dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Seolah-olah pemerintah dan masyarakat merupakan suatu entitas yang berbeda dan berjarak satu sama lain. Pemerintah membuat kebijakan yang sangat tidak populis: menaikkan harga pupuk. Bahkan tindakan-tindakan persiapan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, senantiasa tidak diantisipasi dan dilakukan dengan cermat.
Logika berpikir seperti inilah yang ada dalam ”benak”

Deptan ketika begitu mudahnya mencanangkan program kenaikan pupuk di tahun 2010. Atas alasan kenaikan bahan baku dan gas, kenaikan harga pun tak terhindarkan. Atas dasar alokasi subsidi membengkak, pemerintah berusaha mengurangi subsidi dan menaikkan pembelian gabah dan beras dari para petani serta meminta para petani untuk beralih ke pupuk organik. Sungguh sangat simple logika berpikir yang dibangun.

Adanya kenaikan harga pupuk ini, sesungguhnya, menjadi ironi di negeri agraris, seperti Indonesia. Memang, jika negeri agraris bukan berarti tidak diperbolehkan menaikkan segala sesuatu komoditas yang menunjang agraria tersebut. Namun, yang jadi persoalan adalah ketika kenaikan ini belum ditunjang dengan persiapan yang matang untuk mengalihkan ke pupuk organik. Misalnya, pemahaman (quality) dan jumlah petani (quantity) yang mengerti bagaimana mengelola pupuk organik, ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk organik di pasaran, dan sebagainya.

Sebagaimana dari data yang didapatkan, ada sekitar 60% lebih petani Indonesia yang masih menggunakan pupuk kimia konvensional, misalnya Urea, ZA, NPK, dan sebagainya. Jumlah ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesiapan petani Indonesia untuk beralih dari menggunakan pupuk kimia ke pupuk organik.

Selain itu, program pencanangan kebijakan kenaikan pupuk ini menggambarkan gegabah dan terburu-burunya pemerintah dalam mengambil resiko yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika harga pupuk dinaikkan, maka otomatis pembelian pupuk di pasaran akan menurun. Dan ketika, pembelian pupuk di pasaran menurun, maka kapasitas produksi pabrik pun juga akan terjadi penurunan. Alur kerugian inilah yang pada gilirannya akan banyak memakan korban: petani, buruh pabrik pupuk, distributor pupuk, dan sebagainya.

Hal-hal ”kecerobohan” pemerintah seperti ini, dalam studi Kebijakan Publik, menjadi bagian dari gagalnya pemerintah membangun infrastruktur kebijakan publik. Layaknya membangun jalan raya tanpa memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat, maka kasus kenaikan harga pupuk pun membuktikan hal yang sama: pemerintah gagal dalam merancang lebih awal hal-hal yang sebetulnya harus didahulukan sebelum kenaikan harga pupuk.

Kita bisa melihat, misalnya, pemerintah baru sekedar merealisasikan 300 unit rumah kompos dari target 10 ribu unit kompos. Ataupun, misalnya, pemerintah baru sekitar 1 tahun ini mencanangkan program Budidaya Padi SRI yang bisa meningkatkan efisiensi penanaman. Padahal, seperti kita tahu, tahun 20 oktober nanti adalah masa pelantikan presiden baru. Artinya, tidak ada jaminan bagi menteri pertanian berikutnya akan serius dan komitmen menjalankan program ini. Apalagi jika menteri pertanian terpilih adalah orang baru di kabinet: alih-alih meneruskan program lama malahan akan membuat program baru yang lebih menguntungkan.

Oleh karena itu, program kenaikan harga pupuk, baik secara bertahap atau tidak, adalah suatu tindakan yang fatal bagi petani kecil. Semestinya pemerintah menyiapkan lebih dahulu infrastruktur untuk menunjang kenaikan harga tersebut, sehingga bisa dikatakan wajar untuk dinaikkan. Dan bukan sebaliknya. Mana mungkin, manusia lebih dahulu makan tanpa menyiapkan secara pasti piring dan sendoknya.

Iklan

BOS: Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Siswa?

(Tulisan ini dimuat di harian lokal Harian Jogja 01 September 2009 dengan beberapa perubahan editing)

Apa sebenarnya fokus dari pengucuran dana Bos oleh pemerintah pusat serta adanya pendampingan dana Bosda oleh pemerintah daerah? Hasil apa yang diinginkan dari adanya program ini? Serta sekolah seperti apakah yang lebih berhak menerima dana ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya menjadi permasalahan mendasar dari rumitnya menggagas Bos dan Bosda yang tepat sasaran untuk kalangan yang tidak mampu.

Secara normatif legal-formal, adanya alokasi dana Bos dan Bosda ini diupayakan sebagai bentuk komitmen pemerintah agar Program Wajib Belajar 9 tahun bisa dinikmati secara gratis dan mudah diakses terutama oleh rakyat yang tidak mampu. Sebagaimana amanat konsitusi: ”mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pembukaan UUD 1945), Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4), dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 20/2003  (UU Sisdiknas). Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah sebenarnya memiliki semangat yang kuat untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkeadilan.

Namun, jauh panggang daripada api. Meskipun, secara hukum peraturan yang memayungi semangat ini sudah dibuat, namun pelaksanaan teknis di lapangan ternyata menjadi batu ujian untuk benar-benar membuktikan semangat tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi pun sebenarnya berasal dari kesimpang-siuran untuk dan kepada siapa dana ini dialokasikan: buat masing-masing siswa atau sekolah yang bersangkutan?

Sebagai contoh penerapan dana Bos dan Bosda untuk SMP di Kota Yogya. Dari data yang didapat, alokasi dana Bos untuk masing-masing siswa adalah sebesar Rp. 143.750 per tiga bulan per siswa (Rp 47.916 per bulan) ditambah dengan dana Bosda Rp 650.000 per tahun per siswa (Rp 54.166 per bulan per siswa). Artinya, bahwa ada alokasi dana Rp 102.082 per siswa yang didapat dari dana Bos dan Bosda masing-masing bulan.

Dana yang didapatkan tersebut, tak menjadi kendala ketika fokus pengalokasian dana adalah untuk pengembangan siswa, baik dari sisi softskill maupun hardskill. Softskill meliputi kegiatan-kegiatan upgrading, pembinaan, leadership, dan sebagainya. Sedangkan hardskill, meliputi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler, yang tidak didapatkan di dalam pengajaran biasa. Dengan demikian, alokasi dana Bos dan Bosda ini jelas fokusnya bahwa penguatan kapasitas siswa menjadi hal yang sangat urgen dilakukan.

Tapi yang terjadi, tak semestinya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bersinggungan secara langsung dengan peningkatan kapasitas siswa pun, juga diakomodir dalam pendanaan ini. Kita bisa melihat, berdasarkan data yang didapat, dana Bos dan Bosda ini juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik sekolah.  Misalnya, untuk membiayai pengadaan air, listrik, PDAM, peningkatan mutu akademik, tenaga kependidikan, bahkan AC sekalipun. Ini adalah suatu hal yang bersifat kasuistik masing-masing sekolah, apalagi antara sekolah swasta dan negeri.

Penganggaran dana yang lebih diutamakan kepada pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah ataupun peningkatan mutu tenaga pengajar, seharusnya, menjadi bagian yang terpisah dengan alokasi dan Bos dan Bosda ini. Oleh karena, setiap komponen biaya membutuhkan syarat dan ketentuan yang tidak sama dengan komponen biaya lainnya, dan secara otomatis menentukan output seperti apa yang ingin dihasilkan. Misalnya, komponen biaya perawatan infrastruktur sekolah. Maka tidak semua sekolah membutuhkan AC atau pengecatan tiap triwulan. Sedangkan turunnya anggaran ini berlangsung tiap triwulan. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi anggaran disebabkan karena dana harus habis tiap bulannya agar SPJ bisa dibuat.

Dengan demikian, semestinya Bos dan Bosda bukan Bantuan Operasional Sekolah/Daerah lagi, tapi lebih fokus: Bantuan Operasional Siswa/Daerah. Jika infrastruktur sekolah dan peningkatan mutu pengajar ingin didanai pula, maka mesti terpisah dengan pengalokasian dana ini.