BOS: Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Siswa?


(Tulisan ini dimuat di harian lokal Harian Jogja 01 September 2009 dengan beberapa perubahan editing)

Apa sebenarnya fokus dari pengucuran dana Bos oleh pemerintah pusat serta adanya pendampingan dana Bosda oleh pemerintah daerah? Hasil apa yang diinginkan dari adanya program ini? Serta sekolah seperti apakah yang lebih berhak menerima dana ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya menjadi permasalahan mendasar dari rumitnya menggagas Bos dan Bosda yang tepat sasaran untuk kalangan yang tidak mampu.

Secara normatif legal-formal, adanya alokasi dana Bos dan Bosda ini diupayakan sebagai bentuk komitmen pemerintah agar Program Wajib Belajar 9 tahun bisa dinikmati secara gratis dan mudah diakses terutama oleh rakyat yang tidak mampu. Sebagaimana amanat konsitusi: ”mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pembukaan UUD 1945), Pasal 31 UUD 1945 Ayat (4), dan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 20/2003  (UU Sisdiknas). Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah sebenarnya memiliki semangat yang kuat untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkeadilan.

Namun, jauh panggang daripada api. Meskipun, secara hukum peraturan yang memayungi semangat ini sudah dibuat, namun pelaksanaan teknis di lapangan ternyata menjadi batu ujian untuk benar-benar membuktikan semangat tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi pun sebenarnya berasal dari kesimpang-siuran untuk dan kepada siapa dana ini dialokasikan: buat masing-masing siswa atau sekolah yang bersangkutan?

Sebagai contoh penerapan dana Bos dan Bosda untuk SMP di Kota Yogya. Dari data yang didapat, alokasi dana Bos untuk masing-masing siswa adalah sebesar Rp. 143.750 per tiga bulan per siswa (Rp 47.916 per bulan) ditambah dengan dana Bosda Rp 650.000 per tahun per siswa (Rp 54.166 per bulan per siswa). Artinya, bahwa ada alokasi dana Rp 102.082 per siswa yang didapat dari dana Bos dan Bosda masing-masing bulan.

Dana yang didapatkan tersebut, tak menjadi kendala ketika fokus pengalokasian dana adalah untuk pengembangan siswa, baik dari sisi softskill maupun hardskill. Softskill meliputi kegiatan-kegiatan upgrading, pembinaan, leadership, dan sebagainya. Sedangkan hardskill, meliputi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler, yang tidak didapatkan di dalam pengajaran biasa. Dengan demikian, alokasi dana Bos dan Bosda ini jelas fokusnya bahwa penguatan kapasitas siswa menjadi hal yang sangat urgen dilakukan.

Tapi yang terjadi, tak semestinya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bersinggungan secara langsung dengan peningkatan kapasitas siswa pun, juga diakomodir dalam pendanaan ini. Kita bisa melihat, berdasarkan data yang didapat, dana Bos dan Bosda ini juga diperuntukkan untuk pembangunan fisik sekolah.  Misalnya, untuk membiayai pengadaan air, listrik, PDAM, peningkatan mutu akademik, tenaga kependidikan, bahkan AC sekalipun. Ini adalah suatu hal yang bersifat kasuistik masing-masing sekolah, apalagi antara sekolah swasta dan negeri.

Penganggaran dana yang lebih diutamakan kepada pembangunan dan perawatan infrastruktur sekolah ataupun peningkatan mutu tenaga pengajar, seharusnya, menjadi bagian yang terpisah dengan alokasi dan Bos dan Bosda ini. Oleh karena, setiap komponen biaya membutuhkan syarat dan ketentuan yang tidak sama dengan komponen biaya lainnya, dan secara otomatis menentukan output seperti apa yang ingin dihasilkan. Misalnya, komponen biaya perawatan infrastruktur sekolah. Maka tidak semua sekolah membutuhkan AC atau pengecatan tiap triwulan. Sedangkan turunnya anggaran ini berlangsung tiap triwulan. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi anggaran disebabkan karena dana harus habis tiap bulannya agar SPJ bisa dibuat.

Dengan demikian, semestinya Bos dan Bosda bukan Bantuan Operasional Sekolah/Daerah lagi, tapi lebih fokus: Bantuan Operasional Siswa/Daerah. Jika infrastruktur sekolah dan peningkatan mutu pengajar ingin didanai pula, maka mesti terpisah dengan pengalokasian dana ini.

2 thoughts on “BOS: Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Siswa?

  1. Mohon informasinya, sekolahan smp tempat saya menerima Bosda, akan tetapi bosda itu dibagi untuk para guru, apakah benar?
    Apa kegunaan dari BOSDA? apakah sama dengan Dana Bos? Mohon penjelasan guna dari BOSDA dan Surat2 Edaran / Ketentuannya
    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s