Kenaikan Harga Pupuk: Bukti Kegagalan Pemerintah Mengantisipasi dan Menyiapkan Kenaikan


Tulisan ini dimuat di harian lokal Harian Jogja tanggal 15 Agustus 2009 dengan judul “Kenaikan Harga Pupuk, Bukti Kegagalan Pemerintah”

http://www.harianjogja.com/epaper/

Untuk kesekian kalinya, pemerintah melakukan tindakan tak bijak dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Seolah-olah pemerintah dan masyarakat merupakan suatu entitas yang berbeda dan berjarak satu sama lain. Pemerintah membuat kebijakan yang sangat tidak populis: menaikkan harga pupuk. Bahkan tindakan-tindakan persiapan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, senantiasa tidak diantisipasi dan dilakukan dengan cermat.
Logika berpikir seperti inilah yang ada dalam ”benak”

Deptan ketika begitu mudahnya mencanangkan program kenaikan pupuk di tahun 2010. Atas alasan kenaikan bahan baku dan gas, kenaikan harga pun tak terhindarkan. Atas dasar alokasi subsidi membengkak, pemerintah berusaha mengurangi subsidi dan menaikkan pembelian gabah dan beras dari para petani serta meminta para petani untuk beralih ke pupuk organik. Sungguh sangat simple logika berpikir yang dibangun.

Adanya kenaikan harga pupuk ini, sesungguhnya, menjadi ironi di negeri agraris, seperti Indonesia. Memang, jika negeri agraris bukan berarti tidak diperbolehkan menaikkan segala sesuatu komoditas yang menunjang agraria tersebut. Namun, yang jadi persoalan adalah ketika kenaikan ini belum ditunjang dengan persiapan yang matang untuk mengalihkan ke pupuk organik. Misalnya, pemahaman (quality) dan jumlah petani (quantity) yang mengerti bagaimana mengelola pupuk organik, ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk organik di pasaran, dan sebagainya.

Sebagaimana dari data yang didapatkan, ada sekitar 60% lebih petani Indonesia yang masih menggunakan pupuk kimia konvensional, misalnya Urea, ZA, NPK, dan sebagainya. Jumlah ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesiapan petani Indonesia untuk beralih dari menggunakan pupuk kimia ke pupuk organik.

Selain itu, program pencanangan kebijakan kenaikan pupuk ini menggambarkan gegabah dan terburu-burunya pemerintah dalam mengambil resiko yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika harga pupuk dinaikkan, maka otomatis pembelian pupuk di pasaran akan menurun. Dan ketika, pembelian pupuk di pasaran menurun, maka kapasitas produksi pabrik pun juga akan terjadi penurunan. Alur kerugian inilah yang pada gilirannya akan banyak memakan korban: petani, buruh pabrik pupuk, distributor pupuk, dan sebagainya.

Hal-hal ”kecerobohan” pemerintah seperti ini, dalam studi Kebijakan Publik, menjadi bagian dari gagalnya pemerintah membangun infrastruktur kebijakan publik. Layaknya membangun jalan raya tanpa memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat, maka kasus kenaikan harga pupuk pun membuktikan hal yang sama: pemerintah gagal dalam merancang lebih awal hal-hal yang sebetulnya harus didahulukan sebelum kenaikan harga pupuk.

Kita bisa melihat, misalnya, pemerintah baru sekedar merealisasikan 300 unit rumah kompos dari target 10 ribu unit kompos. Ataupun, misalnya, pemerintah baru sekitar 1 tahun ini mencanangkan program Budidaya Padi SRI yang bisa meningkatkan efisiensi penanaman. Padahal, seperti kita tahu, tahun 20 oktober nanti adalah masa pelantikan presiden baru. Artinya, tidak ada jaminan bagi menteri pertanian berikutnya akan serius dan komitmen menjalankan program ini. Apalagi jika menteri pertanian terpilih adalah orang baru di kabinet: alih-alih meneruskan program lama malahan akan membuat program baru yang lebih menguntungkan.

Oleh karena itu, program kenaikan harga pupuk, baik secara bertahap atau tidak, adalah suatu tindakan yang fatal bagi petani kecil. Semestinya pemerintah menyiapkan lebih dahulu infrastruktur untuk menunjang kenaikan harga tersebut, sehingga bisa dikatakan wajar untuk dinaikkan. Dan bukan sebaliknya. Mana mungkin, manusia lebih dahulu makan tanpa menyiapkan secara pasti piring dan sendoknya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s