RENDAHNYA KESADARAN PUBLIK ANGGOTA DPR: TELAAH KRITIS DANA ASPIRASI Rp. 8.4 T / TAHUN / ANGGOTA DEWAN


fgvdsfKian hari kian sulit rasanya, masyarakat Indonesia memahami nalar apa yang ada di benak para anggota dewan kita yang terhormat di sana. DPR bukan lagi lembaga representasi, dimana setiap aspirasi dan kepentingan yang berasal dari masyarakat (public) yang memilihnya menjadi suatu hal yang sacral: harus diperjuangkan dalam perumusan agenda kebijakan public. Namun, kini DPR perlahan-lahan mulai menunjukkan transformasinya: dari lembaga representasi masyarakat menjadi lembaga kartelisasi partai politik.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bahwa menguatnya wacana Dana Aspirasi sebesar 8.4 triliun rupiah per tahun, bukan sekedar persoalan teknis: bagaimana penyalurannya, pengawasannya, bahkan mekanisme laporan pertanggung-jawabannya. Melainkan, ini semua terjadi karena rendahnya kesadaran publik (sense of publicness) para anggota DPR yang duduk di lembaga publik. Sehingga, secara otomatis, apapun tindakan oleh mereka pasti akan disoroti oleh publik. Dan ketika, apa yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan kesadaran kolektif publik yang menolak terang-terangan dana aspirasi ini, berarti dengan kata lain DPR melakukan perang terbuka terhadap publik itu sendiri.

Publik, dalam pengertian umum, dimaknai sebagai suatu konsep atau abstraksi kolektif (Purwo Santoso, 2010). Artinya, bahwa masyarakat sebagai suatu entitas kolektifitas terbesar negeri ini adalah elemen yang tak bisa dipisahkan dari setiap aktivitas pembuat kebijakan (DPR). Kalaulah kesadaran tentang publicness ini terbangun dari diri para anggota DPR, tak lebih dari sekedar berganti “baju” saja: dari Dana Aspirasi menjadi Dana Desa. Apalah arti sebuah nama, begitu kata Shakespears.

Namun, karena persoalan kesadaran ini belum begitu kuat di dalam benak para anggota DPR, wajar kalau kemudian DPR bukan lagi lembaga publik (public sector) yang banyak mengurusi wilayah publik, tapi berubah menjadi lembaga swasta (private sector) yang bekerja untuk membesarkan dirinya sendiri dan tidak terlalu risau dengan urusan publik. Karena DPR bukan lagi lembaga public, maka DPR berusaha untuk “tidak tahu menahu” dengan masukan dari public. Singkatnya, DPR sudah terpisah dari publik dan menjadi actor sendiri yang segala tindakannya masa bodoh dengan apa yang publik katakan

Korupsi Kewenangan dan Keuangan DPR

Jika ditelusuri secara lebih mendalam, rendahnya sense of publicness yang membuat DPR berani meminta Dana Aspirasi ini, sebetulnya dapat digolongkan dalam kategori korupsi: Korupsi Kewenangan (authority corruption) dan Korupsi Keuangan (financial Corruption). Secara kewenangan, UU Tipikor No. 20/2001 menyebutkan bahwa seseorang dikatakan korupsi jika ia menyalahgunakan kewenangan yang berdampak pada kerugian keuangan Negara.

Apa yang dilakukan oleh DPR ini sebetulnya sudah melebihi kewenangan sebagai lembaga legislatif. Oleh karena, Kewenangan DPR hanya pada tataran perumusan kebijakan: penganggaran (budgeting), pengawasan (controlling), dan pembuatan UU (legislating) (Miriam Budiarjo, 2007). Bukan pada taraf implementasi kebijakan yang menjadi domain lembaga eksekutif. Misalnya, pada penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tegasnya, secara tidak langsung, sebenarnya DPR melakukan sebuah korupsi atas kebijakan yang di luar kewenangannya.

Secara keuangan pun, DPR dapat dijerat dalam tindakan korupsi dengan adanya Dana Aspirasi 8.4 Triliun per tahun per anggota DPR. Artinya, dana 5 miliar yang dikeluarkan dari APBN tersebut akan mempengaruhi neraca keseimbangan antara pemasukan (income) dan pengeluaran (expenditure) yang otomatis membuat beban belanja aparatur Negara akan semakin besar. Padahal, setiap tahunnya, APBN selalu mengalami deficit dan negara mesti berhutang kepada lembaga donor asing untuk menutup deficit ini.
Defisit APBN ini belum dihitung dari belanja aparatur negara, seperti DPR yang menghabiskan total 46.100.000 per bulan per anggota. Dengan demikian, sebagian besar dana APBN akan habis pada belanja aparatur negara saja. Dengan kata lain, jika DPR masih ingin bertambah pendapatannya melalui Dana Aspirasi yang tak jelas apa yang ingin diaspirasikan, sama saja dengan melakukan perampokan uang Negara secara terbuka.

Lalu, pertanyaannya kemudian, jika DPR adalah lembaga yang korup, jauh dari masyarakat, dan bertindak untuk dirinya sendiri, apakah masih pantas nasib 220 juta rakyat Indonesia ini diberikan kepada orang yang (sebetulnya) tidak pantas diberikan amanah??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s