Anomali Pengelolaan Kekuasaan di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Dominasi Nalar Hukum atas Nalar Politik

Oleh: Ridwan Budiman

Mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

Menteri Humas BEM KM UGM

Membaca tulisan Muhammad Fajrul Falaakh yang berjudul “Perpanjang Kepresidenan SBY?” di Rubrik Opini Harian Kompas (Jumat, 20 Agustus 2010) ada poin menarik untuk dicermati terutama berkaitan dengan nalar pembangunan argumentasi yang sekaligus menjadi nalar berpikir dominan dari para setiap pengambil kebijakan negeri ini, yaitu nalar hukum atau yuridik. Nalar ini tidak menjadi persoalan jika ia sekedar berada dalam ruang-ruang yang tidak berurusan dengan persoalan strategis negeri ini, namun akan menjadi persoalan adalah ketika nalar yuridik ini mengintervensi  tatanan system politik Indonesia yang memang berangkat dari nalar politik – bukan dari nalar yuridik.

Oleh karena, politik adalah persoalan relasi kuasa dan salah satu persoalan kunci dalam perpolitikan adalah relasi kuasa untuk mengelola kepentingan kolektif (Purwo Santoso, 2010). Dan ketika relasi kuasa yang menjadi pondasi dari bekerjanya system politik, diatur, dibatasi, bahkan diintervensi oleh nalar yuridik tersebut, maka yang terjadi adalah pencurian besar-besaran dari hak-hak sipil seseorang untuk berpartisipasi dalam ranah politik.Tegasnya, pada dasarnya manusia memiliki hak asasi dari Tuhan untuk berekspresi, bersuara, dan berhasrat kekuasaan. Ketika hak-hak dasar yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir tersebut, kemudian diambil secara diam-diam oleh para pemikir yuridik, bukankah ini yang dinamakan pelanggaran HAM?

Poin penting yang akan disampaikan dalam tulisan ini yang sekaligus menjadi antitesa dari tulisan Fajrul Falaakh tersebut adalah negeri ini sudah sangat luar biasanya dikuasai dan dibentuk perlahan-lahan melalui cara bekerja hukum (yuridik). Saban kali pemilu, UU Pemilu di judicial review. UU 1945 pun sudah tercatat empat kali diamandemen. Bahkan hingga masa jabatan kekuasaan presiden pun (Tap MPR XIII/MPR/1998 dan Perubahan Pertama UUD 1945) tak lepas dari intervensi hukum ke ranah politik.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak masuknya intervensi hukum ke dalam system politik. Karena salah satu ciri negara demokratis adalah ketika dapat berdiri di atas pondasi hukum dan ditegakkan melalui penegakkan hukum (Cornelis Lay, 40, 2006). Tapi, yang menjadi penolakan adalah ketika kehadiran tersebut malah merusak system politik di Indonesia yang memang sudah sekian lama inherent dengan konteks sosial-politik masyarakat Indonesia. Adanya rapat-rapat pemilihan di lingkup “negara” terkecil sekalipun seperti keluarga atau rapat RT, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia sudah diperkenalkan dari awal tentang persoalan kekuasaan dan relasi kekuasaan satu sama lain. Di dalam keluarga, misalnya, dalam masyarakat tradisional, seorang Ayah “dipersilakan” untuk mengambil nasi terlebih dahulu ketimbang anak dan istrinya. Atau yang terjadi dalam rapat RT, yang biasa terjadi adalah proses pemilihan melalui jalur musyawarah mufakat untuk memilih seorang pemimpin tanpa harus diadakan mekanis pemilihan prosedural, seperti pemilu saat ini.

Rusaknya tatanan sosial inilah yang kemudian selalu menimbulkan wacana untuk terus mengangkat isu-isu yang bersifat ideologis dan usang untuk dibahas. Misalnya, perdebatan tentang dasar negara dan pembatasan masa jabatan presiden. Semestinya, jikalau ada semangat untuk memperkuat tatanan system politik Indonesia, bukan terlebih dahulu dilakukan dengan pembenahan system yang mengatur setiap individu di dalamnya. Melainkan, dengan memperkuat individu-individu yang akan mengatur, membuat, dan menjalankan system tersebut. Cara berpikir terbalik inilah yang membuat sebuah apologi mengapa sampai saat ini negeri Indonesia tidak pernah kelar dengan persoalan hukum yang dibangun. Setiap kali hukum dibuat, selalu memiliki celah untuk dilanggar. Setiap kali UU diputuskan, selalu berganti setiap periodenya. Nah, semestinya tahapan pengelolaan secara matang terhadap nalar politik di masing-masing individu inilah yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum beranjak pada pembangunan sistem hukum untuk mengatur negeri ini.

Persoalan intervensi dan kesalahan cara berpikir ini pulalah yang membuat mengapa persoalan kekuasaan di Indonesia seolah tidak akan pernah selesai. Bukan persoalan kekuasaan itu sendiri yang salah sehingga dapat menghasilkan absolutisme korupsi kekuasaan (Lord Acton). Tapi, kesadaran tentang relasi dan nafsu untuk berkuasa dalam politik itulah yang mesti dilahirkan dan dirawat. Cara berpikir yuridik mengandaikan bahwa setiap persoalan mesti diatur dalam mekanisme hukum yang memiliki kompensasi reward and punishment di dalamnya serta mesti tertuang dalam ketetapan legal-formal dalam konstitusional modern. Padahal, jika berbicara dalam konteks relasi kekuasaan, Negara Inggris Raya, Selandia Baru, dan Israel menjadikan peraturan tidak tertulis (konvensi) sebagai pondasi ketatanegaraannya (Cornelis Lay, 39)

Hal ini menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan tak tertulis dalam ”tradisi” yang mengakar dari relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bisa menjadi suatu asas fundamental untuk mengelola persoalan politik negeri ini, termasuk persoalaan pembatasan jabatan presiden sekalipun. Penguatan nalar berpikir politik yang sudah inherent dalam diri masyarakat tersebutlah yang menegaskan bahwa mengapa pasca reformasi ini konflik-konflik horizontal malah sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kalaulah hukum tercipta dan berada dalam tataran normatif untuk mengatur rakyat Indonesia agar lebih baik dan harmonis, maka mengapa konflik-konflik sosial dari mulai pusat hingga daerah, malah lebih sering terjadi pasca reformasi ini? Bukankah Bangsa Indonesia telah berulang kali mengamandemen konstitusi dan sudah ratusan UU yang dihasilkan? Tapi, mengapa masyarakatnya masih tetap tak bisa diatur? Jangan-jangan nalar yuridik itu yang sebenarnya salah diterapkan di Indonesia.

Tuhan… Jangan Ambil Nyawaku..! #Narasi Inspirasi III

Dahulu…
Ketika mulai memasuki usia dewasa
Ketika semangat sebagai anak muda menyala membara
Ketika melihat banyak kerusakan dimana-mana

Aku bermimpi untuk mengubah dunia

Aku mulai memaksimalkan potensiku
Untuk menutupi kekuranganku
Merangkai tahap demi tahap setiap tujuan hidupku
Hingga masuk menjadi bunga tidurku

Namun..

Saat diriku semakin melihat realita
Aku mundur satu langkah
Mencoba berpikir dengan bijaksana
Sekedar menghibur bahwa betapa beratnya untuk mengubah dunia

Namun..

Usiaku kini mulai tua
Usahaku untuk mengubah dunia pun tak kunjung tiba
Dunia semakin kacau dan kerusakan semakin merajalela
Impianku hanya angan belaka
Bagai sang pungguk merindukan rembulannya

Akhirnya..
Aku bermimpi untuk mengubah masyarakat sekitarku saja

Aku mencoba berturut serta
Dalam setiap pertemuan yang ada
Bahkan rapat RT pun aku tak pernah alpa

Namun..

Usiaku pun kian renta
Tak kuat lagi untuk turut serta apalagi kumpul bersama
Malu aku untuk ikut mereka
Yang masih muda dan memiliki cita-cita luar biasa

Akhirnya…
Aku bermimpi untuk mengubah keluargaku sendiri saja

Aku sangat berupaya untuk menjadi teladan terbaik bagi mereka
Menjadi Ayah yang menyayangi istri dan anak-anak tercinta
Yang siap menjaga, memberi perlindungan, dan menafkahi sekuat tenaga

Namun..

Ternyata tak semudah dipandang mata
Fisik yang kian rapuh dan renta
Menjadikanku seperti Ayah yang tak bisa apa-apa
Hanya mampu menyemangati dari kursi roda
Yang setia menemani kemana-mana

Akhirnya..

Setelah ku pikirkan lebih dalam dan lebih lama..
Ada yang salah dari caraku berpikir tentang dunia
Memimpikan yang besar dan penuh asa
Ternyata tak diiringi oleh perubahan diri secara tertata

Seketika itu pula
Aku berubah haluan 180 derajat untuk merubah diri sendiri

Tapi…
Tiba-tiba malaikat maut telah menanti
Di atas ubun-ubunku untuk mengambil nyawaku
Aku belum mau!
Aku belum mau!

Tuhan…
Aku ingin hidup 100 tahun lagi
Untuk memohon diri dan meminta maaf agar ku bisa berbenah diri
Tak silau lagi dengan egoisme pribadi
Dan memandang dunia adalah tempat peristirahatan terakhir

Tuhan..
Aku ingin hidup 100 tahun lagi
Menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi
Menyeimbangkan antara cita-cita pribadi dan perubahan diri

Tuhan…
Jangan ambil nyawaku!
Ampunkan hamba yang senantiasa lupa akan Dirimu
Jangan ambil nyawaku
Jangan ambil nyawaku..

Tuhan…

Tuhan, kami terlalu sibuk… # Narasi Inspirasi II

Tuhan…
Kami terlalu sibuk
Untuk sekedar duduk
Apalagi menunduk
Di hadapan-Mu

Tuhan
Kami terlalu sibuk
Untuk sekedar berdiri tegak di malam suntuk
Mata tak kuat menahan kantuk
Lebih baik merebahkan badan yang hampir remuk
Di atas kasur yang empuk

Tuhan..
Kami terlalu sibuk
Untuk sekedar baca kitab suci yang sudah berdebu
Lebih baik membuka facebook
Untuk menghilangkan stress dan penatnya rasa jemu

Tuhan..
Kami terlalu sibuk
Bahkan untuk sholat lima waktu
Kami sering melakukan di akhir waktu

Padahal…
Tiap kali berdoa kami selalu minta yang muluk-muluk
Dari mulai diberikan kesehatan selalu
Jodoh yang menenangkan kalbu
Hingga mobil mewah keluaran paling baru

Padahal…
Tiap kali berdoa kami selalu ingin yang nomor satu
Menjadi pemimpin nomor satu
Menjadi juara kelas nomor satu
Menjadi orang kaya nomor satu
Meski kadang harus menghabisi lawan satu per satu

Tuhan…
Ampunkanlah hamba ini selalu
Di tiap detik yang berlalu
Ampunkanlah setiap kata yang terucap
Dari lidah yang pandai mengecap

Tuhan…
Ajarkan kami untuk dekat pada-Mu
Dengan nafas cinta dan rindu yang menggebu
Ajarkan kami untuk menjadikan Kau pendamping setia hidup-Ku
bahkan saat diri ini melesat sangat jauh

Inspired by Mustofa Bisri dalam buku Mencari Bening Mata Air

Tantangan Bagi Negarawan # Narasi Inspirasi I

Sulit memang untuk merendah di saat kita merasa tinggi. Sulit rasanya untuk sekedar duduk beralaskan koran saat kita terbiasa duduk di atas sofa. Sulit rasanya hanya dihargai ucapan terima kasih saat kita terbiasa dihargai dengan prasasti.

Tapi, inilah seni kehidupan. Dari seorang Negarawan yang selalu berada dalam kegelimangan kekuasaan. Ia hanya akan menjadi tunduk, ketika ia tahu siapa yang menciptakan dan dari mana ia berasal: setetes air mani yang hina.

Inilah permainan kejiwaan. Dari seseorang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi Negarawan besar. Ia hanya akan menyelesaikan persoalan ini jika ia tahu kapan saat ia harus meninggi dan kapan ia harus merendah. Kapan ia mesti menggunakan baju perangnya dan kapan ia mesti menggunakan baju lusuhnya.

Karena yang dihadapi kelak bukan main-main: Sebongkah Kekuasaan. Tempat para manusia – mungkin juga kita- mencari dan memperebutkannya. Sesuatu yang membuat manusia seolah berada di puncak segalanya. Harta, Tahta, bahkan juga Wanita . Jika kita merendah di depan godaan kekuasaan tersebut, maka habislah kita. Sebaliknya, jika kita meninggi di depan rakyat yang kita pimpin, maka habislah kita.Jadi permainan kejiwaan tersebut bertemu dengan jasadnya, lalu permainan jiwa tersebut seakan menjadi filter untuk mengantisipasi segala godaan kekuasaan yang sangat mungkin melenakan jasad pemimpin tersebut

Karena yang dihadapi bukanlah sembarangan. Banyak manusia terjatuh di sini. Itulah ujian paling berat bagi Negarawan. Ia harus tetap jangan sampai terlena oleh kekuasaan. Sesuatu yang banyak membuat manusia – mungkin juga kita – seolah berada di puncak segalanya. Harta, Tahta, Bahkan wanita. Tidakkah kita tahu bahwa bisa jadi inilah cerita terakhir dari cerita panjang kepeloporan kita sebagai Negarawan yang hanya akan seperti kereta tua bagi generasi selanjutnya: indah dilihat, tapi sama sekali tak bisa bergerak dan hanya pantas dikenang

Semoga kita bisa evaluasi bersama…

Internasionalisasi Gerakan Mahasiswa: Suatu Tantangan Gerakan Mahasiswa Kontemporer dalam era Borderless State

Aku berpikir tentang Indonesia. Aku berpikir tentang segala pluralitas yang terjadi di negeri ini. Negeri yang memiliki kekayaan alam dan kultur yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Negeri yang memiliki segala potensi yang tersebar di setiap pelosok tanah airnya. Baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Negeri yang sangat diharapkan perannya dalam kancah politik internasional sebagai penjembatan antar kebudayaan. Singkat kata, inilah negeri masa depan yang akan menjadi lokomotif peradaban dari seluruh bangsa di dunia.

Jika dunia pernah mengenal Syria sebagai peradaban di sekitar 1191-745 SM, India sekitar 600-200 SM (Peradaban India I), Meso-Amerika dan Andea I 400-300 SM, India 224-490 SM (Peradaban India II), Byzantium 726-927/8 M, hingga Peradaban Barat 1563-1763 , maka tak ambisius rasanya jika Indonesia akan menjadi tulang punggung peradaban dunia ke depan, sebagaimana Samuel Huntington lukiskan secara implisit dengan menggunakan cover “Islam” – yang menjadi agama mayoritas di Indonesia dan penganut muslim terbesar di dunia. Oleh karena, logika sederhana penjelasnya adalah, jika Indonesia dalam dekade 1990-an akhir berhasil melewati fase transisi demokrasi – yang ditandai dengan pemilihan umum – dan sekarang Indonesia memasuki fase Konsolidasi Demokrasi tanpa ada gerakan separatisme yang sangat signifikan dan berkepanjangan, maka sebetulnya “keberhasilan” Indonesia menenangkan negeri ini di atas banyaknya perbedaan tersebut, bisa menjadi alasan untuk Indonesia memiliki pintu lebar untuk memimpin peradaban dunia ini. Luar biasa.
Namun, di tengah ketakjuban itu, Aku mencoba melihat lebih dalam dari miniatur Indonesia: Kampus atau universitas dengan segala kehidupan di dalamnya. Melihat lebih dalam lagi dari kelompok entitas terbesar di kampus yang bernama mahasiswa. Di sini, Aku menghadapi realita yang kontras dengan idealismeku di atas tentang peradaban dunia kelak. Mahasiswa, (yang semestinya) kelak menjadi amunitor terpenting penyiapan pemimpin masa depan Indonesia dan dunia, ternyata masih berkutat dalam persoalan besar dalam menghadapi dua dilema. Dilema antara kesibukan di kelas dan di luar kelas, antara memilih belajar di kelas dan belajar di luar kelas. Ini adalah sebuah fakta kontemporer yang tak mungkin terbantahkan.
Di satu sisi mereka memiliki tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa untuk bisa kuliah dengan baik, namun di sisi lain mahasiswa punya tanggung jawab sejarah yang panjang sebagai, menurut M. Natsir, elemen ketiga penjaga nilai-nilai kebenaran setelah rumah ibadah dan sekolah agama. Tanggung jawab sejarah yang panjang itu sudah mengakar kuat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa 1966, Malari, Reformasi 98, hingga aksi BEM SI 2008. Semua peristiwa bersejarah tersebut lahir dan digerakkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sadar akan kebobrokan di negeri ini sesuai kapasitasnya sebagai social agent of change.

Jika sejarah panjang Indonesia, sebagian besar diisi oleh mahasiswa maka sebenarnya sejarah Indonesia adalah mahasiswa itu sendiri. Sejarah yang diisi oleh entitas rakyat terkecil dari keseluruhan rakyat Indonesia yang menempuh jenjang pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi (PT). Tercatat bahwa, di tahun 2007-2008, dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia, hanya ada 1,4 juta penduduk Indonesia yang menempuh pendidikan hingga lulus perguruan tinggi . Atau dengan kata lain, meskipun hanya ada sekitar 7% penduduk Indonesia yang dapat pendidikan hingga perguruan tinggi, namun sedikitnya jumlah, tetap menjadikan mereka adalah orang-orang minority creative yang senantiasa komitmen memberikan sejarah emas pada negeri ini.

Dilema mahasiswa tersebutlah, menurutku, yang seringkali membuat mahasiswa memilih – terlepas dari sadar atau tidak – untuk menjalankan salah satu saja diantara dua fungsi tersebut. Hanya menjadi mahasiswa yang pintar di dalam kelas dan pandai mengerjakan tugas, atau sebaliknya menjadi mahasiswa yang rajin turun ke jalan disertai dengan IPK pas-pasan. Padahal, mahasiswa adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan, yang memang disiapkan untuk meregenerasikan negeri ini. Tidak dapat dibayangkan jika kader-kader masa depan ini, hanya sibuk mengurusi diri sendiri saja dengan aktif di kuliah dan lupa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga tercipta sebutan “marmut”, yaitu Mahasiswa Ora Mutu atau “Mahasiswa Kupu-Kupu” (kuliah pulang-pulang). Atau sebaliknya, aktif berorganisasi, punya jaringan luas, menjadi tokoh lembaga, bahkan sering tampil di media massa, namun menjadi the loser tatkala mesti bersaing di kelas. Sehingga timbulah “Mangodong”, yaitu Mahasiswa Ngomong Doang”.

Inilah dilema tersebut. Dilema yang sudah terlanjur ada dalam diri mahasiswa. Namun, demikian, bagaimanapun juga, mahasiswa tetaplah memiliki karakteristik unik dalam memberikan peranan kepada kemajuan negeri ini. Padahal, jika Aku membuka buku dan melihat kembali apa yang disampaikan oleh Arbi Sanit dalam Sistem Politik Indonesia tahun 1990 halaman 91, ia mengatakan bahwa ada 5 karakteristik mengapa mahasiswa menjadi entitas unik dari tiap lapis pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi, yaitu

1. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik. Dalam artian bahwa mahasiswa mempunyai horizon yang luas di antara keseluruhan untuk lebih mampu bergerak di antara pelapisan masyarakat. Ini adalah poin di mana universitas memiliki suatu daya magnetic untuk mengalami mobilitas social (social mobility)

2. Mahasiswa menjadi kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah. Sehingga mahasiswa adalah angkatan muda yang mengalami proses sosialisasi politik yang paling lama. Dimulai dari sekolah dasar, saat mereka mengenal Indonesia hanya sebatas peta geografis, hingga memahami Indonesia dari segi filosofis (sejarah, tata hukum, social, ekonomi, dan sebagainya). Inilah titik kulminasi saat bangunan kognisi tentang ke-Indonesia-an itu menjadi utuh dalam benak para angkatan muda. Sehingga, berangkat dari sejarah panjang Indonesia, para angkatan muda ini, tahu dan memahami, bagaimana seharusnya membangun Indonesia ke depan bahkan sampai dalam tataran taktis sekalipun. (cognitive)

3. Mahasiswa adalah angkatan muda dari kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan gaya kehidupan kampus yang unik (social life). Di mana terjadi sebuah akulturasi budaya yang begitu cepat dan kompleks di dalam internal kehidupan mahasiswa itu sendiri. Universitas menjadi wadah strategis bagi para anak bangsa yang berasal dari suku, agama, ras, dan antar golongan manapun untuk bisa belajar bersama, berkompetisi secara fair, bahkan saling toleran antar satu kebudayaan dengan yang lain. Inilah yang secara tidak langsung, mengkonstruksi dalam alam bawah sadar mahasiswa untuk mencari persamaan di antara perbedaan. Sehingga, penyiapan-penyiapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin emas Indonesia (golden stock of Indonesa) yang berlandaskan atas pemahaman tentang keberagaman Indonesia menjadi terbangun.

4. Mahasiswa memiliki kesempatan besar untuk menjadi kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian, dan prestise dalam masyarakat (elite class). Oleh karena jumlah yang paling sedikit di antara keseluruhan angkatan muda tersebut, maka secara tidak langsung mahasiswa menjadi kaum elite yang mempunyai pandangan luas dan memiliki keterampilan berorganisasi yang lebih baik – meskipun pemaknaan ”elite” terkadang menjadi bias dan dipandang negatif.

5. Terakhir, mahasiswa menjadi generasi yang terbangun jiwa kepemimpinannya (Leadership) secara matang dengan adanya organisasi-organisasi politik di tingkat mahasiswa yang disertai dengan adanya perubahan orientasi universitas. Sebelum adanya NKK/BKK di tahun ’77, banyak lahirnya organisasi mahasiswa di tingkat kampus untuk mengkritisi kebijakan nasional pemerintah Indonesia secara vertical. CGMI, GMNI, HMI, PMII, dan sebagainya adalah organisasi mahasiswa yang kerap “melawan” ketidakadilan negara. Namun pasca diberlakukan NKK/BKK oleh kampus, organisasi mahasiswa lebih banyak bergerak dalam pemberdayaan hingga advokasi masyarakat secara horizontal. Dan fase inilah, pasca 98, adalah saat dimana mahasiswa menemukan kembali “ruh perjuangannya” dengan menggabungkan dua hal: bergerak dalam ranah vertical tapi juga tidak melupakan ranah-ranah horizontal

Urgensitas Internasionalisasi Gerakan Mahasiswa

Di luar kompleksitas persoalan internal mahasiswa tersebut, Aku harus tetap berpikir ke depan. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk terus berpikir maju tanpa melupakan sejarah. Berpikir untuk tetap optimis bahwa rakyat Indonesia kelak bukanlah sekedar “warga negara” (citizen of state), tapi juga akan menjadi “warga dunia” (citizen of world). Suatu konsep ke-warga-an yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis dan tipis diantara semua bangsa di dunia. Suatu konsep yang tidak menafikan paham Nasionalisme ke-Indonesia-an, tapi juga tidak mematahkan semangat untuk bersaing dalam kompetisi internasional dan memiliki jaringan global yang luas. Justru dengan memiliki semangat Nasionalisme yang tinggi tersebut, memberikan semangat bagi mahasiswa Indonesia mampu bersaing di tingkat global atas nama negara yang diwakilinya untuk memberikan kontribusi kepada permasalahan dunia.

Kesadaran bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia ini yang berimplikasi menghasilkan kebijakan internasional sehingga dapat mempengaruhi kebijakan lokal dalam negeri, mestinya disikapi oleh mahasiswa Indonesia sebagai suatu peluang untuk eksis di ranah global. Kemampuan mahasiswa Indonesia untuk bisa bersaing di ranah global inilah yang dijelaskan oleh Anies Baswedan di situs Kompasiana dan Diskusi di Sugeng Surjadi Forum 2008, dalam menilai urgensitas membangun jaringan internasional ini,

”Mahasiswa memiliki tiga karakter dasar, yakni intelektualitas, moral, dan ke-oposisi-an. Selama ini dua karakter terakhir tersebut sudah bisa dikatakan tuntas. Timbulnya pergerakan organisasi-organisasi mahasiswa menunjukkan karakter oposisi mahasiswa…Akan tetapi, karakter pertama, intelektualitas, masih belum dihayati. Implementasi karakter ini adalah kemampuan menulis dan berbahasa internasional. Dalam suatu waktu, seseorang bukan hanya warga sebuah negara, tetapi juga menjadi warga dunia. Dengan kesadaran menjadi ”warga dunia, mahasiswa bisa melihat ke depan, memiliki international exposure, tidak hanya pemain lokal yang jago kandang, serta dapat melihat Indonesia dari perspektif global.”

Atas dasar itulah, Aku berpikir bahwa sudah saatnya mahasiswa Indonesia – terutama yang bergerak dalam gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang penuh dengan muatan ideologis tentang nilai-nilai idealisme – berpikir ke depan untuk mengambil ranah-ranah internasional sebagai basis gerakan intelektual dan moralnya. Sebuah tindakan strategis yang memiliki dimensi jangka panjang serta penguatan jaringan internasional. Signifikansi output yang dihasilkan dari gerakan semacam ini adalah terciptanya gerakan mahasiswa yang bersifat pressure group – dalam tingkat Asean, Asia, atau bahkan dunia – untuk mengintervensi kebijakan internasional yang berimplikasi pada kebijakan dalam negeri di Indonesia.

Ada tiga hal mengapa internasionalisasi gerakan mahasiswa ini penting dan urgen untuk segera diterapkan dan menjadi narasi panjang dari agenda kerja gerakan mahasiswa.

1. Menguatnya wacana tentang Uni Asia-Pasifik (APU) di tahun 2020 sebagai suatu sistem pemerintahan negara-negara yang ada di dalam kepulauan Asia-Australia-serta Amerika Serikat untuk bergabung di atas satu bendera yang sama. Konsep ini menguat, sebagaimana yang dilansir oleh harian online Tempo interaktif (6 Juni 2008) dan Antara News (5 Juni 2008), ketika mantan PM Australia, Kevin Rudd, menegaskan bahwa kerjasama yang beranggotakan Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, India, Australia, dan negara-negara Asia-Pasifik lainnya akan mewadahi kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik. Khusus kerjasama dengan Indonesia adalah mengenai perdagangan bebas, kontra-terorisme, serta perluasan kerjasama penanggulangan bencana alam.

Adanya wacana borderless state ini menandakan bahwa dunia saat ini dan ke depannya sedang menuju suatu arah yang sama: negara dunia. Bukan lagi negara yang dibangun atas dasar rasa chauvinistik kedaerahan yang tinggi sehingga dapat melahirkan ”ras-ras Arya” baru, tapi negara yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, tujuan bersama, serta persoalan bersama dan memiliki wadah bersama tanpa harus meninggalkan semangat untuk mencintai negeri sendiri. Oleh karena, ketika Indonesia menyadari bahwa negeri ini memiliki banyak kelebihan serta kekurangan, baik yang bersumber dari SDA dan SDM yang dimilikinya, maka Indonesia mesti memahami bahwa negeri ini tidak bisa hidup sendiri sehingga mengharuskan Indonesia bekerja sama dengan negara lain yang sifatnya tidak lagi jangka pendek (based on interest), namun juga ada landasan teritorial yang mewadahi kerja sama ini.
Oleh karena itu, dalam pandanganku bahwa gerakan mahasiswa sebagai laboratorium kepemimpinan dari mahasiswa itu sendiri, mesti merespon isu ini dengan sangat sigap untuk membangun jaringan internasional, baik untuk kepentingan jangka pendek ketika masih mahasiswa atau pasca mahasiswa kelak saat ingin melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri. Proses kompetisi mahasiswa antar negara inilah yang ditegaskan kembali oleh Anies Baswedan,

”Kompetitor mahasiswa Indonesia adalah lulusan Melbourne, Amerika Serikat, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional. Sehingga, saat ini harus ada kesadaran melampaui Indonesia, beyond Indonesia”

”Mahasiswa Indonesia – khususnya yang tergabung dalam gerakan mahasiswa – tidak lagi (hanya) bisa bicara serta menunjukkan keberpihakannya di tingkat lokal-nasional dan hanya menjadi jago kandang, tapi juga bisa bersikap dan menunjukkan keberpihakannya atas kebijakan internasional yang dapat merugikan kebijakan domestik Indonesia.

Artinya, bahwa adanya isu terbentuknya Uni Asia-Pasifik, menurut pandanganku, tidak selalu dipandang negatif bahwa akan terjadi penjajahan gaya baru dari negara maju terhadap negara Indonesia melalui liberalisasi perdagangan. Tapi, justru sebaliknya. Ini sebagai kekuatan utama gerakan mahasiswa untuk mengambil peran-peran di tingkat internasional yang mesti dipupuk dari sekarang juga. Sehingga, adanya global state tersebut diimbangi adanya global movement dari gerakan mahasiswa Indonesia itu sendiri.

2. Nilai ideologis yang diusung oleh mahasiswa. Nilai ideologis di sini, menurutku, adalah nilai yang dibentuk selama mahasiswa aktif dalam gerakan mahasiswa. Yaitu nilai-nilai yang berpegang dan berpihak kepada nilai-nilai kebenaran universal yang menjadi landasan banyak orang. Seperti keberpihakan terhadap rakyat miskin, kaum papa, dan anak yatim – sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Ma’un:1-3 – nilai demokrasi, persamaan hukum, kesetaraan, dan anti-korupsi. Ideologisasi mahasiswa ini tidak hanya tercipta dalam gerakan mahasiswa yang bergerak dalam bidang sosial-politik saja, tapi juga dalam bidang ranah keilmuan, bahkan keagamaan. Misalnya, penciptaan pluralitas perspektif dalam menilai semangat anti korupsi dari mahasiswa yang bergerak dalam kegiatan kerohanian keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan sebagainya; atau mahasiswa yang bergerak dalam ranah keilmuan yang terdiri dari interdisipliner ilmu untuk menolak korupsi.

Nilai-nilai ideologis ini menjadi penting dalam diri gerakan mahasiswa, oleh karena bertindak sebagai software dari sebuah hardware yang setiap detiknya bergerak dan melakukan banyak persinggungan dengan sebuah realita. Ia seolah menjadi ruh sekaligus bara api yang membakar setiap kali perubahan-perubahan kejiwaan yang dialami oleh mahasiswa mulai redup. Setiap kali mulai hampir padam semangat perbaikan kepada negeri ini, maka di saat itu pulalah ideologi tersebut bertindak untuk mengaktivasi kembali idealisme yang mulai luntur. Kerja dari ideologi gerakan mahasiswa ini pun tidak sampai situ saja. Karena ia bekerja seperti api yang membakar, maka dia pun juga memberikan cahaya dan kehangatan bagi setiap makhluk di sekelilingnya. Nah, bahasa kehangatan dan cahaya di dalam konteks gerakan mahasiswa adalah suatu pengaruh (influential effect). Dan karena cahaya dan kehangatan tersebut sangat menguntungkan, maka pengaruh yang dihasilkan dalam gerakan mahasiswa pun juga harus positif. Bukan sesuatu yang kontra produktif bagi semangat reformasi yang ingin dibangun untuk menunaikan janji-janji kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UU 1945.

Oleh karena itu, suatu gerakan mahasiswa tidak akan layak disebut ”gerakan” jika tidak ada pengaruh yang bersifat positif dan produktif kepada masyarakat dalam kerangka untuk kemajuan bangsa ini. Positif berarti kerja-kerja yang dihasilkan diukur dari segi kualitas: seberapa besar nilai perubahan yang telah dihasilkan. Produktif berarti kerja-kerja yang dijalankan diukur dari sisi kuantitas: berapa banyak kajian intelektual yang dihasilkan, aksi-aksi lapangan yang dilakukan, dan sebagainya.

Itulah sebabnya, nilai ideologis dari gerakan mahasiswa akan memiliki inherent-sitas dalam diri mahasiswa tersebut yang pada gilirannya akan dibawa saat membangun relasi / jaringan internasional dalam kerangka untuk membangun internasionalisasi gerakan mahasiswa. Nilai inilah yang akan membedakan sekaligus menguatkan gerakan mahasiswa saat di luar negeri agar terkesan tidak sekedar jalan-jalan dan menghamburkan uang. Tapi, ada suatu bentuk bentuk kerjasama serta penguatan atau konsolidasi gerakan di tingkat regional (Asia atau Asean) dalam memainkan isu-isu global. Kerjasama, peran dalam dunia global, dan penguatan konsolidasi tersebut tidak lain adalah hasil dari pengejewantahan nilai-nilai ideologis gerakan yang dianut tersebut. Nilai-nilai ideologis tersebutlah yang pada hakikatnya akan menjadi kerangka berfikir sekaligus filter dalam setiap kegiatan internasional yang dilakukan.

3. Outward-looking policy berpengaruh inward-looking policy
Jika kita memahami lebih jauh, mengapa kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti di atas sangat cepat berkembang dan masuk mengkerangkai segala pengambilan keputusan pemerintah, itu tak lain karena Negara Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia. Artinya, bahwa setiap pengambilan keputusan ke dalam (inward looking) untuk rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia international (outward looking) yang mensyaratkan setuju atau tidaknya Negara lain yang diajak kerjasama oleh Indonesia.

Misalnya, kebijakan ACFTA, yang dimulai 1 Januari 2010, antara pemerintah Negara-negara di ASEAN (seperti Indonesia) dengan China. Timbulnya renegosiasi 128 pos tarif antara Negara bilateral karena ketidaksiapan Negara Indonesia untuk bersaing di tingkat global, mengakibatkan pemerintah Indonesia, melalui menteri perdagangan, mencoba menegosiasi ulang pos-pos tarif tersebut kepada menteri perdagangan China. Inilah yang disebut dengan inward looking policy versus outward looking policy.

Dengan menjadi bagian dari masyarakat dunia seperti ini, membuat sebagian besar kebijakan pemerintah Indonesia akan sangat mungkin dipengaruhi oleh Negara lain. Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menjalankan “politik mercusuar” kepada dunia luar tapi di satu sisi rakyatnya mati tak karuan. Pemerintah Indonesia mesti bekerja sama dengan Negara lain agar bagaimana caranya kebijakan dalam negeri yang diambil dapat ditopang oleh kebijakan dari Negara lain pula. Sehingga, titik tekan untuk meyelesaikan problem Negara ini, sebenarnya bukan pada – sebagaimana menurut Cornelis Lay – “melawan Negara”, melainkan dengan cara mempengaruhi kebijakan internasional melalui pelibatan banyak actor internasional.

Saling Menyalakan Bukan Mengutuk Kegelapan

Setiap kali saya membaca analisis, tulisan, buku, ataupun narasi akademik lainnya, timbul suatu pertanyaan, “Dimana akal-akal raksasa tsb menemukan martir2xnya? Dimana ide brilian tsb menemukan pahlawannya hingga mampu menjadi solusi bg kemajuan bangsa? Di ruang kelas sajakah? Atau sebatas di ruang rapat?”

Sungguh, kami merindukan kembali spirit dua sinergi kepahlawanan dari seorang Prof. Nuruddin Zanki dan Shalahuddin Al-Ayyubi. Sinergi dari seorang pemikir dan seorang pejuang. Kolaborasi indah dari seorang pencetus ide-ide besar dan kinerja-kinerja besar. Mereka bersinergi, mengisi pos nya masing-masing, dan tidak pernah merasa lebih hebat di antara satu dan lainnya. Bukan posisi yang mereka cari, tapi prestasi yang mereka inginkan. Karena bagi mereka, prestasi adalah masterpiece hidup dari manifestasi pemaknaan seorang hamba kepada Tuhannya.

Bukan sosok mereka yang kami inginkan saat ini. Tapi, spirit perjuangan dan sinergi yang tercipta di antara keduanya. Bukan sebuah euforia sejarah kecermelangan suatu peradaban yang kami ingin tiru. Tapi, penghargaan mereka akan sebuah peradaban yang dibangun di atas keilmuan dan kepemimpinan. Lalu, dimana sekarang dua sinergi itu? Dimana sekarang kolaborasi penting dari batu-bata bangunan peradaban itu? Kalau sudah begini, miris kami melihat negeri ini. Semua saling menyalahkan. Bukan menyalakan, tapi sebaliknya: mengutuk kegelapan.

Para pemimpin, sebagai martir-martir lapangan, menyalahkan para narator ide besar karena narasi yang dibangun tidak lebih dari sekedar bentuk pemuas dan sangat rumit untuk diterjemahkan di lapangan. Para narator ide besar menyalahkan pemimpin karena sudah terlalu congak dan haus akan kebesaran sebuah jabatan sehingga sulit mendengarkan kebenaran dari sebuah solusi yang ditawarkan.

Kalau sudah begini, tak lain dan tak bukan, yang mereka ajarkan kepada kami, sebagai generasi muda, adalah sebuah sampah. Sampah Peradaban. Sampah yang tidak bisa didaur ulang apalagi menghasilkan uang. Tapi, sampah yang hanya bisa menghasilkan sebuah rantai kehancuran baru dari sebuah peradaban yang dibangun.

Kalau sudah begini, tak lain dan tak bukan, yang mereka tanamkan kepada kami, sebagai generasi muda, bukanlah nilai-nilai langit. Tapi, sekedar nilai-nilai bumi yang jauh dari tujuan manusia diciptakan: beribadah kepada-Nya. Yang mereka ajarkan kepada kami, tak lain adalah nilai-nilai kebengisan, keserakahan, kemunafikan, bahkan nilai-nilai kepongahan sekalipun.

Sungguh, bukan ini yang kami mau. Sungguh, bukan ini yang kami inginkan. Yang kami inginkan, hanyalah suri tauladan dari para pemimpin dan narator ide besar kami. Yang tidak saling mencaci, tapi saling mengisi. Yang tidak saling menjatuhkan, tapi saling memberdayakan. Yang tidak saling melecehkan, tapi saling mengingatkan. Semua saling mengerti dan menyadari posisi masing-masing.

Sungguh, karena yang kami butuhkan bukanlah sekedar pembangunan tapi peradaban. Dari sebuah bangsa yang kelak akan memimpin dunia dengan wajah barunya. Dan ini akan bisa tercapai manakala ada sebuah keterbukaan untuk menerima perbedaan dari sekumpulan anak muda yang menginginkan Indonesia yang berperadaban dan berjiwa kepemimpinan