RUUK DIY: Refleksi terhadap Nalar Ethnos dan Demos masyarakat Indonesia


Mempersoalkan RUUK DIY bukanlah semata-mata terletak pada persoalan bagaimana tata kelola kebangsaan itu dibangun. Bukan pula pada bagaimana penerapan desentralisasi asimetris terhadap daerah-daerah istimewa itu diakomodir dalam UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Bukan pula pada persoalan teknis penetapan atau pemilihan seorang Gubernur DIY. Itu semua bukanlah persoalan mendasar dari hadirnya konflik RUUK DIY yang selalu menjadi bola panas para politisi dalam menjalankan nafsu politiknya.

Ini semua berasal dari akar epistemologi yang berbeda mengenai cara bangsa ini membangun negara. Perbedaan ini direpresentasikan dan selalu menjadi perseteruan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perbedaan ini mestinya membuat bangsa ini membuka sejarah dan merefleksikan kembali tentang bagaimana bangsa ini berdiri. Bahwa, Indonesia hadir bukan karena gagasan yang serba monolitik. Bukan lahir dari nalar suatu masyarakat yang tidak punya ikatan sejarah dengan hal yang bersifat emosional (suku, bangsa, dan golongan). Bukan lahir dari masyarakat yang serba lepas dari kepentingan emosional sehingga lebih mengedepankan aspek rasional. Itulah sebabnya, dialektika gagasan apakah Indonesia ini lahir karena nalar kenegaraan (state) yang sama-sekali bersifat formal atau lahir karena bangunan emosional yang mencirikan kedaerahan sampai sekarang masih belum bisa terjawab secara jelas (gustomy, 2004, 132).

Implikasi dari kekaburan makna ini sangat jelas ketika di banyak daerah di Indonesia, menginginkan kekhususan dalam mengelola daerahnya sendiri. Kekhususan itu tercermin dari beragamnya simbol penamaan yang disematkan di empat daerah di Indonesia, yaitu Jakarta (daerah khusus), Aceh dan Papua (otonomi khusus), dan Yogyakarta (daerah istimewa). Terlepas dari definisi masing-masing penamaan tersebut yang termuat di masing-masing undang-undang yang mengaturnya, sebenarnya masyarakat Indonesia mengalami persoalan serius dalam menilai siapa dirinya di republik ini. Ke-“siapa dirinya”-an ini berbeda secara jelas dengan yang dibangun oleh negara selama ini.

Masyarakat Indonesia jelas adalah masyarakat plural, baik secara emosional maupun kepentingan. Sehingga, masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai masyarakat tipikal ethnos. Nah, Negara, baik dalam arti lembaga maupun nalar yang dibangun, memandang bahwa masyarakat Indonesia bertipikal demos. Tipikal masyarakat seperti ini memiliki basis nilai masing-masing dan karena itulah – meskipun bernegara dan hidup serta memiliki tujuan bernegara yang sama – tapi mereka tak bisa dilepaskan begitu saja dari rasa emosional selama ini yang sudah mendarah daging dalam mewarnai kehidupannya.

Bias makna ethnos-demos, nation-state, seperti ini lazim ditemui di dalam masyarakat berkembang, terutama di negara di belahan selatan khatulistiwa. Bambang Widodo Umar (1: 2009), dikutip dari Lijphart (1984), menyebut negara Srilanka, Lebanon, dan Nigeria adalah negara-negara yang belum selesai untuk mentransformasi corak masyarakatnya dari yang bersifat ethnos menuju demos. Walhasil, atas nama pemberlakuan sistem demokrasi untuk mempersatukan negara yang memiliki keragaman etnik, pemerintahan di masing-masing negara tersebut memberlakukan pemerintahan militer dan membatasi kebebasan sipil dan politik.

Bias makna itu pulalah yang berimplikasi dari lahirnya “kecemburuan” sosial ekonomi antar satu daerah dengan daerah yang lain. Negara belum selesai untuk menerjemahkan siapa Indonesia sesungguhnya dengan berkaca pada sejarah yang ada. Sehingga, setiap formulasi kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan tidak disertai dengan pembagian sumber daya politik, ekonomi, dan kekuasaan. Dan inilah yang pada gilirannya menghasilkan konflik antar etnis yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Singkatnya, kebijakan di Indonesia masih sebatas pada tataran formal-prosedural, bukan kebijakan yang menyangkut ranah emosional-kultural.

Inilah kunci dari mengapa persoalan mendasar mengapa nasib RUUK DIY yang dimulai dari sekitar tahun 2001, hingga saat ini belum menemkan titik solusi kompromistisnya. Etnokrasi yang mengalir dalam darah masyarakat Yogya, dianggap tidak sejalan dalam bingkai negara Indonesia yang demokratis. Dengan lugasnya, tidak dikatakan demokrasi jika tidak diadakan pemilihan umum sebagaimana daerah lain juga melaksanakan untuk melakukan pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Bahwa, disebutkan secara jelas bahwa Yogyakarta adalah monarki, yang itu berarti tidak sejalan dengan gaung demokratisasi pemerintahan selama ini. Jika sudah seperti ini, Negara Indonesia bisa saja kembali ke era orba dimana atas nama “demokrasi”, negara mengabaikan basis-basis etnisitas dan memaksakannya secara represif berbasis militer.

Untuk menengahi hal ini, tidak mungkin demokrasi Indonesia menganut seperti apa yang dinamakan Democracy in divided city (Horowitz: 1990), yaitu demokrasi yang terkotak-kotak. Bahwa, hadirnya masyarakat yang majemuk dan plural adalah merupakan ancaman mendasar bagi pemerintahan yang demokratis. Jika sudah sampai dalam titik seperti ini, kita perlu mempertanyakan ulang: apakah ukuran demokrasi hanya berada pada level berapa suara yang dihasilkan dalam pemilu? Apakah 60% suara dukungan mencerminkan demokratisnya suatu negara? Apakah berarti pula negara yang tidak mengadakan pemilu tidak bisa dikatakan demokratis?

Perrtanyaan-pertanyaan seperti itulah, yang sekiranya membuat kita lebih reflektif lagi untuk melihat bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat ethnos dan belum beranjak ke dalam masyarakat demos, sebagaimana para Indonesianis menilai. Usaha-usaha untuk mentransformasi masyarakat ke arah demos itu mutlak, tapi bukan berarti abai terhadap cita rasa budaya dan sejarah yang selama ini melekat. Jika terus diabaikan dan dipelihara konflik vertikal seperti ini, seperti ketidak-percayaan kepada pemerintah, maka bukan tidak mungkin disintegrasi bangsa akan terulang kembali seperti Timor Leste pernah alami. Pertanyaannya, apakah Yogya akan menjadi Negara Ngayogyakarto Hadiningrat?

 

 

2 thoughts on “RUUK DIY: Refleksi terhadap Nalar Ethnos dan Demos masyarakat Indonesia

    • saya kira tak juga. Dalam politik, hal-hal yang mengarah ke disintegrasi itu banyak faktor. Dan analisis saya, Sri Sultan HB X tak akan berpikir sampai membentuk negara Ngayogyakarto Hadiningrat karena itu sama sekali menafikan sejarah dan leluhur Sri Sultan sendiri…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s