Indonesia Tidak Sedang Baik-Baik Saja! Catatan Reflektif 2 Bulan KKN di Lombok Timur


Hati ibu itu terenyuh. Melihat kondisi suaminya yang tak kunjung sembuh. Makin memburuk. Suaminya divonis oleh dokter puskesmas desa setempat karena menderita penyakit diabetes kering. Tak ada dana untuk bisa berobat. Apalagi untuk check-up sepekan sekali. Kalaupun check-up, bapak ini mesti naik angkot ke kota dengan ongkos PP Rp. 6.000. Baginya itu angka yang cukup besar jika dikalikan 4 kali tiap pekan. Walhasil, yang bisa bapak ini lakukan hanya meminum 2 botol air mineral 1,5 liter tiap hari, serta berdoa bersama sang istri: berharap ada bantuan yang bisa menolongnya sembuh dari penyakit kronis ini.

Itu cerita dari Dusun Ambengan. Lain lagi cerita dari Dusun Sisik. Masih dalam satu desa. Di tempat yang tanahnya subur dan kaya dengan hasil laut ini, masih banyak balita yang menderita gizi buruk. Mulai dari busung lapar, hingga kurangnya gizi standar. Alasan mereka cukup sederhana: tak ada uang untuk membeli makanan. Apalagi untuk membeli makanan yang bergizi. Bagi mereka, rezeki hari ini untuk hari ini. Hari esok tergantung rezeki esok. Itulah sebabnya, musim kawin sering terjadi ketika panen hasil laut. Setelah panen hasil laut berakhir, berakhirlah sudah hubungan sakral tersebut. Tak ada dana. Karena apa yang didapat hari ini, dihabiskan dan dinikmati saat ini juga.

Itulah sekelumit potret sosiologis masyarakat Desa Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB, tempat kami melakukan kegiatan KKN-PPM UGM selama 2 bulan (Juli-Agustus 2011). Bukan bermaksud mengabarkan sebuah penderitaan apalagi kesedihan, tapi untuk mengabarkan bahwa Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Desa ini kaya. Mulai dari hasil laut (sate ikan hiu, bakso ikan, dan sebagainya) sampai hasil perkebunannya (daun tembakau, beras, dan sebagainya). Tapi, kekayaan yang dimiliki hanya dinikmati segelintir orang. Bukan menjadi barang publik, yang kemanfaatannya untuk publik. Tapi, barang privat yang disekat-sekat dan sangat sulit untuk didapat.

Anda bisa membayangkan 1 kuintal daun tembakau seharga Rp. 300.000. Jika dana ini digunakan untuk usaha yang bersifat produktif dan memiliki nilai investasi tinggi (tanah, emas, kontrakan, dan sebagainya), Anda tidak hanya cukup untuk makan hari ini. Tapi, juga Anda mampu untuk memberi makan untuk orang-orang di sekitar Anda. Pun halnya dengan hasil laut. Satu ekor ikan tenggiri, tidak hanya bisa dijual mentah. Tapi, juga bisa diolah untuk menjadi bakso ikan. Dan kalau pun tidak habis dijual, bisa dimakan sendiri. Juga akan banyak tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Jadi, setiap kekayaan alam di desa ini punya nilai tambah yang sarat bernilai ekonomis. Yang tidak akan habis jika diolah terus-menerus.

Namun, sayangnya, kemampuan menangkap peluang ini belum ada di masyarakat. Pemerintah – sebagai aktor yang punya kapasitas mengatur dan memfasilitasi (law and order) – belum berperan aktif dalam upaya pengembangan masyarakat. Masyarakat masih dianggap sebagai objek kebijakan. Bukan sebagai subjek yang melibatkan masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga, tak jarang setiap ada kegiatan pemerintah di desa ini, tak lebih dari sekadar 1 Day Show: satu hari kelar, dan tak ada follow-up nya. Pesta makan ikan, hanya satu hari. Kenyangnya satu hari. Tapi, sampahnya berhari-hari. Dan masyarakat tak terdidik akan program itu. Pesta Pantai sepekan setelah lebaran selesai, tapi yang menikmati hanya segelintir orang. Prinsip kebersamaan ”kita” tidak ada, yang ada hanya ”aku”.

Kurangnya kemampuan menangkap peluang ini, lalu diperparah dengan minimnya sarana-prasarana ekonomi produktif berbasis mikro. Lembaga keuangan masyarakat didirikan, tapi apa yang akan didepositkan jika uang yang digunakan sehari-hari habis untuk makan tiap hari. Pasar pun diadakan, tapi bagaimana mungkin bisa membangun ekonomi masyarakat setempat jika hanya berlangsung sekali sepekan dan para pedagangnya pun berasal dari luar desa. Walhasil, yang dikembangkan bukanlah usaha ekonomi produktif, tapi lebih kepada ekonomi konsumtif. Naif.

Maka, pemetaan serta analisis masalah yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu hal yang urgen dilakukan dalam upaya untuk perbaikan taraf hidup masyarakat desa. Selain itu, keterlibatan private sector menjadi penting untuk menopang APBD yang sangat minim. Data menunjukkan bahwa APBD Lotim 2011 sebesar ada Rp. 1.057 T (proteksinews.com), jika dana itu dibagi ke dalam 155 Desa (ADD) dan dinas-dinas yang ada dalam lingkup Pemkab Lotim, baik yang bersifat belanja langsung maupun tak langsung, maka tidak akan banyak untuk pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keterlibatan ini, akan lebih bermanfaat jika difokuskan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Karena masyarakat desa, seringnya adalah masyarakat yang memiliki ”culture”nya sendiri, maka kehadiran tokoh-tokoh ”panutan” masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah suatu keharusan. Masyarakat harus menentukan sendiri apa yang diinginkan secara prioritas untuk perbaikan dirinya, selebihnya pemerintah tinggal memfasilitasi dan mengatur secara kebijakan dan penganggaran. Pemerintah punya kewajiban untuk menyosialisasikan setiap kebijakan dalam program RDP (Rapat Dengar Publik), sebelum dibawa ke dalam sidang paripurna anggota dewan.

Evaluasi dari Tim KKN PPM UGM selama ini adalah banyak kebijakan pemerintah di tingkat desa yang kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah mengadakan Sosialisasi Pemberantasan Buta Aksara, tapi karena yang buta aksara sudah sedikit. Maka agar anggaran yang digunakan tidak terbuang percuma, setiap peserta yang hadir diiming-imingkan Rp. 10.000 agar banyak yang hadir dengan dalih anggarannya terserap. Itu salah satu contoh.

Padahal, jika memang setiap program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, pemkab tidak perlu banyak menggelontorkan dana untuk mengadakan sebuah event. Cukup undang tokoh masyarakat, dari mulai tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat umum yang akan menyampaikan setiap gagasan. Oleh karena, secara umum, masyarakat desa adalah masyarakat patront-client: patuh dan taat kepada pemimpin, maka keterlibatan masyarakat sipil (civil society) menjadi suatu keharusan.

Jadi, dalam menata ulang masyarakat Lombok Timur, khususnya Desa Labuhan Haji, harus dilihat dulu apa prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Tidak bisa dengan serta-merta menjadikan kawasan ini sebagai sentra kuliner ikan, tapi masyarakatnya tidak tahu bagaimana cara mengolah ikan. Tidak bisa menjadikan kawasan ini sebagai basis pariwisata, saat masyarakatnya masih memikirkan hari ini makan apa. Sesuaikan dengan apa yang masyarakat inginkan, biarkan mereka yang mengelola dan menentukan akan dibawa ke mana, dan pemerintah cukup mengarahkan dalam usaha untuk mengembangkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s