Mendemokratisasikan Zakat, Menguatkan Basis Politik Penerapan Syariat*

Artikel Ini Dimuat di Harian Suara NTB 28 Juli 2012

Islam adalah agama yang rahmatan lil’ alamin. Suatu konsep hidup yang mesti bisa menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk orang muslim saja, tapi juga bagi mereka yang beragama dan berkeyakinan di luar Islam: Kristen, Katolik, Budha, Hindu, bahkan animisme sekalipun. Tidak sekadar untuk manusianya saja, tapi juga untuk alam dan seluruh isi yang terkandung di dalamnya.

Konsekuensi dari konsep tersebut, membuat Islam mesti juga mampu memberantas segala penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat. Islam mesti menjadi sebuah landasan, cara pikir, serta instrument kebijakan untuk menutup hadirnya peluang kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Karena menjadi instrument kebijakan tersebutlah, maka dalam hal ini pemerintah sebagai ulil amri (pemimpin) mesti mampu mempraktikkan konsep tersebut ke dalam tataran yang lebih praksis di dalam masyarakat.

Hal ini menjadi relevan ketika semangat bersyariah tersebut ternyata berpadu-padan dengan kuantitas jumlah orang yang beragama sama dengan syariat tersebut: Islam. Dengan kata lain sebenarnya, syariah Islam akan lebih kontekstual dan dapat terlaksana dengan baik jika berada dalam masyarakat yang mayoritas didominasi oleh muslim pula. Ditambah dengan masih kompleksnya problematika yang ada di masyarakat: kemiskinan, kebodohan, buruknya kesehatan, dan sebagainya.

Kompleksitas persoalan itulah yang tercermin di dalam masyarakat Lombok Timur ini. Dimana keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi problem serius yang ada di masyarakat yang 99, 9% adalah muslim. Data BPS 2010 menyebutkan bahwa kabupaten yang memiliki 1.193 masjid ini, 40% masih tergolong pada status ”Bukan Angkatan Kerja”. Artinya, masih ada 2 dari 3 orang yang belum bekerja dengan standar usia di atas 15 tahun. Dari 60 % yang sudah bekerja tersebut, 51%-nya adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang paling rentan masuk ke dalam masyarakat masyarakat ”paling miskin” ketika suatu daerah mengalami krisis ekonomi.

Kerentanan secara ekonomi ini juga diperparah dengan minimnya kapasitas pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sendiri. Wajar, jika tiap tahun angka pengiriman TKI dari Lombok Timur semakin meningkat tiap tahunnya. Tercatat, di tahun 2010 ada 14.509  penduduk Kabupaten Lombok Timur yang berangkat menjadi TKI. Angka ini terus akan bertambah seiring dengan tidak adanya diversifikasi pekerjaan di luar dari bekerja di sektor pertanian yang minim akan nilai tambah (added value).

Adanya problematika kesejahteraan ini juga tercermin dari pos-pos alokasi anggaran yang ada di APBD. Dari sekitar 900 miliar dana APBD, sekitar 700 miliar diantaranya adalah untuk belanja operasional keseharian. Dan sekitar 115 miliar sisanya digunakan untuk belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infastruktur untuk kemajuan masyarakat. Tidak adanya keberpihakan terhadap pengalokasian anggaran kepada kemajuan masyarakat kecil, sesungguhnya, sudah tercemin dari bagaimana pemerintah mengelola dan mendistribusikan anggarannya.

Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Zakat, sebagai salah satu produk Syariah Islam, di Lombok Timur menjadi jalan untuk memberantas kemiskinan tersebut? Atau dengan kata lain, apakah Zakat mampu menjadi jalan satu-satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah menjadi masyarakat menengah ke atas? Bagaimana jika Zakat masuk ke dalam ranah kebijakan berbentuk perda: Perda Zakat? Untuk memahami persoalan ini, tentu kita tak bisa memandang Zakat dalam kacamata kuda. Artinya, memandang Zakat tak bisa hanya bermodal semangat dan landasan syariah Islam semata. Bahwa Zakat adalah salah satu dari Rukun Islam, iya benar adanya. Tapi, untuk dijadikan dalam sebuah produk hukum berupa perda tentu pemahaman politik harus pula dikaitkan.

Hukum dimanapun adalah produk politik. Dengan demikian, produk hukum pun berarti produk politik. Ia tak bisa lahir di dalam ruang-ruang hampa nir kepentingan. Ia lahir, berproses, dan diterapkan di masyarakat pasti sedikit-banyak memiliki nuansa politik. Sehingga, agama, dalam hal ini syariah Islam, bisa bermata dua: dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan atau dijadikan tujuan dengan menjadikan politik sebagai alatnya. Kalau Syariah Islam dijadikan sebagai suatu tujuan bernegara, maka politik bisa menjadi instrumentasi alat perjuangannya. Tapi, seringnya, agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik: melanggengkan atau merebut kekuasaan.

Di sinilah pentingnya untuk memahami bahwa Perda Zakat bukanlah sekadar persoalan mau atau tidaknya pemimpin menerapkannya atau tidak atas dasar hukum agama. Bahwa jika tidak mau diterapkan berarti mendapatkan dosa, dan jika dikerjakan akan dapat pahala. Tapi, ini persoalan bagaimana hukum agama tersebut memiliki instrumentasi politiknya di lapangan. Karena dia membutuhkan instrumentasi politik, maka bukan tidak mungkin Perda Zakat ini akan melahirkan banyak benturan-benturan politik di lapangan. Benturan-benturan politik tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah impeachment, mosi tidak percaya, bahkan sampai pada penolakan besar-besaran dari para muzakki.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa Zakat membutuhkan mekanisme yang biasa hadir dalam politik. Zakat perlu upaya-upaya demokratis dalam hal penerapannya. Tidak mungkin seorang muzakki membayar zakat tanpa sepengetahuan dirinya. Tidak mungkin pengelolaan zakat dilakukan tanpa ada kontrol dari pihak lain yang sah secara kelembagaan. Dengan kata lain, sebenarnya penerapan Zakat perlu upaya-upaya dialogis agar antara muzakki, amil, dan mustahiq sama-sama mengetahui tentang mekanisme pengelolaan zakat itu sendiri: bagaimana cara pengambilannya, kemana disalurkannya, dan untuk apa saja pemanfaatannya.

Benar bahwa Islam menganjurkan untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Tapi, Islam pun terdiri dari banyak madzhab: pemahaman fiqh yang membedakan dalam penerapannya. Perbedaan itu bisa dipertemukan ketika terjadi ruang dialogis antara pemerintah yang berkedudukan sebagai amil zakat dengan para muzakki yang terdiri dari banyak kelas sosial. Ruang-ruang dialogis seperti inilah yang pada gilirannya mampu meminimalisir peluang untuk melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu, ruang-ruang dialogis seperti ini akan mampu memperkuat trust kepada pemerintah, baik dari para muzakki maupun dari para mustahiq.

Di sinilah pentingnya penguasaan politik dalam penerapan hukum Islam. Politik menjadi penyangga utama untuk memperkuat eksistensi sebuah agama. Politik tersebut bisa diartikan sebagai kepemimpinan, proses perumusan kebijakan, bahkan sampai pada siapa aja aktor yang mesti dilibatkan untuk memperkuat tegaknya hukum Islam tersebut. Maka, agama (Islam) tersebut adalah rumah yang senantiasa menaungi setiap orang yang ada di dalamnya. Tapi, jika penyangga rumah tersebut, yaitu politik, itu rapuh maka jangan harap rumah tersebut akan stabil dan orang-orang yang ada di dalamnya akan senantiasa merasakan indahnya mempunyai ”rumah” tersebut.

Oleh karena itu, hal yang paling penting dari proses penerapan Zakat bukanlah pada persoalan apakah bisa menyelesaikan problematika ekonomi semata. Tapi, pada persoalan bagaimana menguatkan infrastruktur penunjang terlebih dahulu, yaitu politik. Masyarakat di dalam ”rumah” bisa akan sejahtera jika tidak terus ada gonjang-gonjing yang disebabkan oleh rapuhnya infrastruktur atau penyangga. Jika penyangga itu stabil, rumahnya teduh, maka dengan sendirinya masyarakat akan mengambil manfaat dari hadirnya rumah tersebut dalam suatu produk hukum yang bernama Perda Zakat.

Wallahu ’alam.


*Tulisan ini adalah kajian awal tentang Penelitian Skripsi di Lombok tentang Perda Zakat tahun 2003-2008

Iklan

Membingkai Nusantara: Antara Sasak dan Jawa

 

Ada begitu banyak perbedaan antara Sasak dan Jawa. Misalnya, dari segi bahasa, ragam bahasa Sasak sangatlah banyak macamnya. Ragam macamnya ini, tidak hanya antar Kabupaten tapi juga antar kecamatan atau desa sekalipun yang ada di Lombok. Misalnya, untuk menyebut ngemil di daerah Suralaga menggunaka istilah bekelor. Itu tergolong secara strata bahasa halus, tapi kalau di daerah Selong itu tergolong kasar. Bahkan, pernah sewaktu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur mengatakan, ”mbe le kanda?” untuk mengatakan maksud dimana rumah kamu, para pelajar di daerah dusun Labuhan Haji tak mengerti apa maksudnya.

 

Itu baru yang terjadi di Lombok Timur. Berbeda lagi dengan apa yang terjadi di Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Bahkan Lombok Barat sangat jauh perbedaannya. Lombok Timur, secara adat dan sejarah, kuat dengan nuansa Islam-nya, tapi Lombok Barat kental dengan nuansa peninggalan Hindu-Budha nya. Oleh karena itu, jika di Lombok Timur terkenal karena banyak Masjid-nya, Lombok Barat terkenal dengan banyak Pura-nya. Di Lombok Barat, ada blankon khas yang disebut dengan Sapu/ Udeng. Tapi, di Lombok Timur, blankon tersebut tak begitu familiar. Bahkan orang Lombok Timur yang menggunakan Sapu/ Udeng tersebut dianggap bukan orang Lombok Timur. Sehingga, dengan kata lain ragam Sasak di Pulau Lombok sangatlah plural atau heterogen.

Hal di atas sangat berbeda dengan yang ada di Jawa. Di Jawa, orang bisa berlogat Jawa berbeda, secara umum jika sudah berbeda Kabupaten. Misalnya, Jawa-nya Purwekerto terkenal dengan istilah ngapak-ngapak. Tapi, Jawanya di Solo terkenal sangat halus pembawaannya. Berbeda lagi dengan yang ada di Semarang. Misalnya, penyebutan berapa di Jawa bagian utara (Semarang, Kendal, dsb) itu pira. Tapi, di Jawa bagian utara (Yogya, Solo, dsb) itu piro. Meskipun berbeda bentuk blankon Solo dan Yogya, tapi secara umum tak jauh berbeda. Jawa, secara adat, masih cenderung homogen.

Tapi, meskipun berbeda antara Jawa dan Sasak (Lombok), terrnyata di antara keduanya, banyak persamaannya. Selama penulis bertandang lebih dari 2 kali ke sini, penulis mengamati bahwa ada banyak peninggalan Jawa yang masih tersemat di dalam budaya Sasak, atau pun Lombok secara basis geografi. Misalnya, di Lombok Timur banyak nama daerah (desa atau kecamatan) yang mirip dengan nama di Jawa: Surabaya, Wanasaba, Kediri, dan sebagainya. Bahkan Lombok, semakin ke timur, mirip seperti Jawa Timur: semakin banyak pesantrennya.

 

Di bahasa Sasak pun masih ada pengaruh dari Bahasa Jawa. Misalnya, untuk menyebut berapa, di Jawa menyebut dengan piro. Tapi, di Sasak menyebut dengan pire. Untuk menyebut makan dengan strata yang halus pun sama bahasanya: dahar. Mirip dengan penyebutan sudah, yaitu sampun. Bahkan, untuk menyebut tiga dan tujuh, sama-sama seperti bahasa Jawa: telu dan pitu. Oleh karena itu, di daerah KLU (Kabupaten Lombok Utara) ada istilah Islam wetu telu, untuk menggambarkan cara beragama Islam masyarakat setempat dalam tiga waktu. Pun halnya dengan Budaya Jangger yang mirip dengan di Jawa.

Well, akhirnya penulis memahami bahwa antara Sasak dan Jawa, meski dipisah oleh sebuah pulau Bali, tak membuat rentang budaya diantara keduanya terlalu lebar. Lombok masih memiliki pengaruh peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit zaman dahulu. Pun juga banyak anak-anak muda dari Lombok yang kuliah di Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, dan di daerah-daerah Jawa lainnya. Karena kita satu, Indonesia. Dan antara Sasak dan Jawa, hanya dapat dibingkai dalam satu kesatuan bernama Nusantara. Membingkai Nusantara.

Lombok Timur, 19 Juli 2012