Mendemokratisasikan Zakat, Menguatkan Basis Politik Penerapan Syariat*


Artikel Ini Dimuat di Harian Suara NTB 28 Juli 2012

Islam adalah agama yang rahmatan lil’ alamin. Suatu konsep hidup yang mesti bisa menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk orang muslim saja, tapi juga bagi mereka yang beragama dan berkeyakinan di luar Islam: Kristen, Katolik, Budha, Hindu, bahkan animisme sekalipun. Tidak sekadar untuk manusianya saja, tapi juga untuk alam dan seluruh isi yang terkandung di dalamnya.

Konsekuensi dari konsep tersebut, membuat Islam mesti juga mampu memberantas segala penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat. Islam mesti menjadi sebuah landasan, cara pikir, serta instrument kebijakan untuk menutup hadirnya peluang kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Karena menjadi instrument kebijakan tersebutlah, maka dalam hal ini pemerintah sebagai ulil amri (pemimpin) mesti mampu mempraktikkan konsep tersebut ke dalam tataran yang lebih praksis di dalam masyarakat.

Hal ini menjadi relevan ketika semangat bersyariah tersebut ternyata berpadu-padan dengan kuantitas jumlah orang yang beragama sama dengan syariat tersebut: Islam. Dengan kata lain sebenarnya, syariah Islam akan lebih kontekstual dan dapat terlaksana dengan baik jika berada dalam masyarakat yang mayoritas didominasi oleh muslim pula. Ditambah dengan masih kompleksnya problematika yang ada di masyarakat: kemiskinan, kebodohan, buruknya kesehatan, dan sebagainya.

Kompleksitas persoalan itulah yang tercermin di dalam masyarakat Lombok Timur ini. Dimana keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi problem serius yang ada di masyarakat yang 99, 9% adalah muslim. Data BPS 2010 menyebutkan bahwa kabupaten yang memiliki 1.193 masjid ini, 40% masih tergolong pada status ”Bukan Angkatan Kerja”. Artinya, masih ada 2 dari 3 orang yang belum bekerja dengan standar usia di atas 15 tahun. Dari 60 % yang sudah bekerja tersebut, 51%-nya adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang paling rentan masuk ke dalam masyarakat masyarakat ”paling miskin” ketika suatu daerah mengalami krisis ekonomi.

Kerentanan secara ekonomi ini juga diperparah dengan minimnya kapasitas pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sendiri. Wajar, jika tiap tahun angka pengiriman TKI dari Lombok Timur semakin meningkat tiap tahunnya. Tercatat, di tahun 2010 ada 14.509  penduduk Kabupaten Lombok Timur yang berangkat menjadi TKI. Angka ini terus akan bertambah seiring dengan tidak adanya diversifikasi pekerjaan di luar dari bekerja di sektor pertanian yang minim akan nilai tambah (added value).

Adanya problematika kesejahteraan ini juga tercermin dari pos-pos alokasi anggaran yang ada di APBD. Dari sekitar 900 miliar dana APBD, sekitar 700 miliar diantaranya adalah untuk belanja operasional keseharian. Dan sekitar 115 miliar sisanya digunakan untuk belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infastruktur untuk kemajuan masyarakat. Tidak adanya keberpihakan terhadap pengalokasian anggaran kepada kemajuan masyarakat kecil, sesungguhnya, sudah tercemin dari bagaimana pemerintah mengelola dan mendistribusikan anggarannya.

Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Zakat, sebagai salah satu produk Syariah Islam, di Lombok Timur menjadi jalan untuk memberantas kemiskinan tersebut? Atau dengan kata lain, apakah Zakat mampu menjadi jalan satu-satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah menjadi masyarakat menengah ke atas? Bagaimana jika Zakat masuk ke dalam ranah kebijakan berbentuk perda: Perda Zakat? Untuk memahami persoalan ini, tentu kita tak bisa memandang Zakat dalam kacamata kuda. Artinya, memandang Zakat tak bisa hanya bermodal semangat dan landasan syariah Islam semata. Bahwa Zakat adalah salah satu dari Rukun Islam, iya benar adanya. Tapi, untuk dijadikan dalam sebuah produk hukum berupa perda tentu pemahaman politik harus pula dikaitkan.

Hukum dimanapun adalah produk politik. Dengan demikian, produk hukum pun berarti produk politik. Ia tak bisa lahir di dalam ruang-ruang hampa nir kepentingan. Ia lahir, berproses, dan diterapkan di masyarakat pasti sedikit-banyak memiliki nuansa politik. Sehingga, agama, dalam hal ini syariah Islam, bisa bermata dua: dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan atau dijadikan tujuan dengan menjadikan politik sebagai alatnya. Kalau Syariah Islam dijadikan sebagai suatu tujuan bernegara, maka politik bisa menjadi instrumentasi alat perjuangannya. Tapi, seringnya, agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik: melanggengkan atau merebut kekuasaan.

Di sinilah pentingnya untuk memahami bahwa Perda Zakat bukanlah sekadar persoalan mau atau tidaknya pemimpin menerapkannya atau tidak atas dasar hukum agama. Bahwa jika tidak mau diterapkan berarti mendapatkan dosa, dan jika dikerjakan akan dapat pahala. Tapi, ini persoalan bagaimana hukum agama tersebut memiliki instrumentasi politiknya di lapangan. Karena dia membutuhkan instrumentasi politik, maka bukan tidak mungkin Perda Zakat ini akan melahirkan banyak benturan-benturan politik di lapangan. Benturan-benturan politik tersebut bisa dimaknai sebagai sebuah impeachment, mosi tidak percaya, bahkan sampai pada penolakan besar-besaran dari para muzakki.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa Zakat membutuhkan mekanisme yang biasa hadir dalam politik. Zakat perlu upaya-upaya demokratis dalam hal penerapannya. Tidak mungkin seorang muzakki membayar zakat tanpa sepengetahuan dirinya. Tidak mungkin pengelolaan zakat dilakukan tanpa ada kontrol dari pihak lain yang sah secara kelembagaan. Dengan kata lain, sebenarnya penerapan Zakat perlu upaya-upaya dialogis agar antara muzakki, amil, dan mustahiq sama-sama mengetahui tentang mekanisme pengelolaan zakat itu sendiri: bagaimana cara pengambilannya, kemana disalurkannya, dan untuk apa saja pemanfaatannya.

Benar bahwa Islam menganjurkan untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Tapi, Islam pun terdiri dari banyak madzhab: pemahaman fiqh yang membedakan dalam penerapannya. Perbedaan itu bisa dipertemukan ketika terjadi ruang dialogis antara pemerintah yang berkedudukan sebagai amil zakat dengan para muzakki yang terdiri dari banyak kelas sosial. Ruang-ruang dialogis seperti inilah yang pada gilirannya mampu meminimalisir peluang untuk melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu, ruang-ruang dialogis seperti ini akan mampu memperkuat trust kepada pemerintah, baik dari para muzakki maupun dari para mustahiq.

Di sinilah pentingnya penguasaan politik dalam penerapan hukum Islam. Politik menjadi penyangga utama untuk memperkuat eksistensi sebuah agama. Politik tersebut bisa diartikan sebagai kepemimpinan, proses perumusan kebijakan, bahkan sampai pada siapa aja aktor yang mesti dilibatkan untuk memperkuat tegaknya hukum Islam tersebut. Maka, agama (Islam) tersebut adalah rumah yang senantiasa menaungi setiap orang yang ada di dalamnya. Tapi, jika penyangga rumah tersebut, yaitu politik, itu rapuh maka jangan harap rumah tersebut akan stabil dan orang-orang yang ada di dalamnya akan senantiasa merasakan indahnya mempunyai ”rumah” tersebut.

Oleh karena itu, hal yang paling penting dari proses penerapan Zakat bukanlah pada persoalan apakah bisa menyelesaikan problematika ekonomi semata. Tapi, pada persoalan bagaimana menguatkan infrastruktur penunjang terlebih dahulu, yaitu politik. Masyarakat di dalam ”rumah” bisa akan sejahtera jika tidak terus ada gonjang-gonjing yang disebabkan oleh rapuhnya infrastruktur atau penyangga. Jika penyangga itu stabil, rumahnya teduh, maka dengan sendirinya masyarakat akan mengambil manfaat dari hadirnya rumah tersebut dalam suatu produk hukum yang bernama Perda Zakat.

Wallahu ’alam.


*Tulisan ini adalah kajian awal tentang Penelitian Skripsi di Lombok tentang Perda Zakat tahun 2003-2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s