Bunga Rampai

Kebijakan Populis Anies Tata Tanah Abang

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ridwan Budiman *)

Setiap kebijakan pada dasarnya diasumsikan berasal dari nalar interest dari setiap pengambil kebijakan. Ia bukan berada di ruang hampa, melainkan dirumuskan secara cermat baik dari sisi politis maupun teknokratis.

Jika pengambil kebijakan tersebut berlatar belakang sebagai pengusaha atau economic minded, maka ia akan cenderung mengutamakan kepentingan private sector terlebih dahulu, apalagi jika potential economic benefit-nya sangat tinggi.

Salah satu cara berpikir yang lazim dari economic minded tersebut adalah rational-choice. Kita bisa melihat, misalnya, dari cara bagaimana gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama menata PKL di Tanah Abang. Pendekatan stick and carrot digunakan, dengan cara melibatkan Satpol PP untuk menata kawasan Tanah Abang. Namun, alih-alih menata kawasan, cara seperti ini kerap dikritik karena ternyata bukan menyingkirkan kemiskinan tapi menyingkirkan orang miskin.

Namun, jika pengambil kebijakan tersebut adalah seorang berlatar belakang aktivis, pendidik, dan dalam sejarahnya lekat dengan membela masyarakat kecil, maka cara menyelesaikan persoalan dilihat dari siapa aktor terlemah dalam stakeholder yang terlibat.

Dalam studi Ilmu Politik, corak kepemimpinan seperti ini dikenal dengan istilah Populisme. Corak kepemimpinan seperti ini akan mendapatkan persemaian yang subur di tengah masyarakat yang sedang menghadapi krisis (saidiman, 2015).

Dengan kata lain, ciri khas kepemimpinan Populisme adalah menekankan bahwa rakyat adalah segalanya, penguatan terhadap dimensi komunitas kolektif, dan cenderung abai terhadap pembelahan ideologi kanan-kiri (Meny dan Surel, 2002).

Meskipun demikian, demokrasi substantif menekankan  bahwa Populisme harus selaras dengan kebijakan yang dirumuskannya. Artinya, keberpihakan terhadap wong cilik tidak hanya berhenti di saat kampanye politik berupa citra (demokrasi prosedural), tapi juga harus tercermin dalam formulasi kebijakan yang terukur, komprehensif, dan yang terpenting people-centric

Seperti itulah yang terjadi dengan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang sedang ramai belakangan ini. Tiga gubernur DKI, mulai dari Jokowi, Basuki, hingga Anies tentu memiliki visi yang sama untuk menata kawasan pasar tekstil  terbesar di Asia Tenggara ini. Yaitu, sama-sama menghadirkan kawasan yang memiliki perputaran uang 200 miliar per hari ini menjadi lebih tertata, baik untuk pedagang, pejalan kaki, hingga sarana transportasi yang melintasinya. Bedanya, adalah masing-masing mereka memiliki pendekatan penataan yang berbeda, tergantung pada political interest, yaitu nalar bagaimana seharusnya penataan ideal kawasan Tanah Abang.

Policy crafting

Karena nalar seorang pemimpin (pengambil kebijakan) turut mendeterminasi cara bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan dan diimplementasikan, maka di antara tiga gubernur DKI belakangan ini, proporsi penilaian kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang lebih menekankan pada aspek populisme, lebih tepat diberikan kepada Gubernur DKI saat ini, yaitu Anies Baswedan.

Gaya kepemimpinan Populisme yang ditampilkan oleh Anies tercermin, salah satunya, dari implementasi kebijakan terkait penataan kawasan Tanah Abang. Anies tidak hanya mampu menampilkan Populisme tersebut sebagai sebuah citra, tapi juga terangkum dalam keberpihakannya terhadap institusi ekonomi terlemah bernama UMKM (PKL).

Dalam konteks situasi ekonomi nasional yang sedang melemah di mana salah satunya ditunjukkan dengan daya beli yang terus menurun dan besarnya short-fall penerimaan perpajakan tiap tahunnya, maka kebijakan untuk menata kawasan Tanah Abang dengan menggairahkan kembali UMKM adalah pilihan paling realistis bagi Pemprov DKI.

Oleh karena, pegiat UMKM, khususnya yang berdagang dengan menggunakan lapak konvensional, hanya mampu berkembang hanya dan hanya jika ada intervensi dari pemerintah. Keberpihakan tersebut, tidak hanya dalam konteks permodalan, tapi juga menyediakan ruang aksesibel untuk berdagang.

Meskipun demikian, penataan Kawasan Tanah Abang yang diluncurkan Anies pada pekan lalu, bukanlah kebijakan final. Seperti halnya melakukan sebuah “kerajinan tangan” (handy craft): kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dilakukan secara bertahap, di mana yang diupayakan untuk dibenahi tidak hanya  PKL saja, melainkan juga sistem transportasi dan revitalisasi Gedung Blok G.

Pendekatan yang komprehensif, terukur, dan multi stake holder ini dalam pengamatan penulis, tidak hadir dalam dua gubernur sebelum Anies. Revitalisasi Tanah Abang hanya sebatas revitalisasi fisik Blok G. Sehingga PKL “diminta” kembali berjualan di gedung berusia puluhan tahun tersebut, tanpa kejelasan milestone bagaimana caranya mengundang pembeli untuk hadir dan revitalisasi sarana dan prasarana Blok G.

Memang, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya juga pernah memiliki ide untuk membangun skywalk yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dengan Blok G. Sehingga, para komuter yang menuju dan dari Stasiun Tanah Abang dipastikan melalui Blok G. Namun, perilaku politik yang akhirnya mengundang konflik terhadap gubernur, mengakibatkan dua tahun kepemimpinan Beliau belum banyak arti bagi revitalisasi Pasar Tanah Abang.

Secara teori, Crafting Policy lazim digunakan oleh para pengambil kebijakan yang membutuhkan pendekatan multi years dan multi aktor. Ia seperti membangun sebuah bangunan, di mana para arsitek, tukang kayu, ahli elektronik, dan sebagainya bertugas untuk menciptakan rumah yang nyaman (Biggs dan Helms, 2014). Pendekatan ini kerap digunakan di negara berkembang, untuk menciptakan perubahan secara bertahap  dan tanpa menimbulkan kegaduhan yang berarti. Misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan di negara Amerika Latin (De La O, 2015).

Pendekatan kebijakan Crafting Policy yang dilakukan Gubernur Anies tersebut dimulai dari menata para PKL yang berada di salah satu jalur Jalan Jati Baru, tepat di area keluar dan masuknya komuter dari dan menuju Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup mulai dari pukul pukul 08.00 hingga 18.00 WIB untuk evakuasi sementara pedagang Blok G Tanah Abang dan lalu lintas pejalan kaki.

Sedangkan, untuk sirkulasi transportasi, di jalur lainnya Jalan Jati Baru tersebut, dilakukan rekayasa lalu lintas untuk memberikan kenyamanan bagi 178.404 penumpang yang menggunakan commuter line. Angka ini, naik 70 persen dibandingkan tahun 2014.

Salah satu rekayasa lalu lintas tersebut adalah disediakan Bus Transjakarta Explorer dengan kapasitas 66 penumpang, di 10 shuttle bus secara gratis selama penutupan jalan mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Sedangkan, bagi ojek daring dan ojek pangkalan, disediakan pula pangkalan khusus oleh Pemprov DKI. Secara jangka panjang, kebijakan temporer yang disebut dengan Penertiban Tahap 1 dan 2 ini akan melatih kebiasaan masyarakat untuk berperilaku tertib dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum.

Menjaga stamina

Meskipun demikian, langkah brilian Gubernur Anies ini harus dibingkai dalam rangka kerja jangka panjang. Banyak gebrakan dalam tiga bulan kepemimpinan, bukan berarti semua program, baik yang termuat dan tidak dalam janji kampanye, harus direalisasikan dalam 100 hari kepemimpinan.

Ibarat lari, kerja kepemimpinan, terlebih di DKI, bagaikan lari marathon, bukan lari cepat (sprint). Sehingga, penting untuk menjaga stamina sepanjang kepemimpinan. Dan yang terpenting pula Anies harus tetap mencerminkan diri sebagai pemimpin populis yang otentik dengan tetap mengutamakan keberpihakan terhadap rakyat kecil, sebagai nafas utama prinsip Keadilan Sosial yang termaktub dalam Sila Kelima Pancasila.

*Penulis adalah Alumnus Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Peneliti Junior CIDES Indonesia Bidang Kebijakan Publik, dan Aktivis Literasi Jakarta

 


Tantangan Golkar Pasca-Setnov

Oleh: Ridwan Budiman, S.IP*

Penetapan status tersangka Setya Novanto (setnov) oleh KPK atas kasus Korupsi E-KTP, memunculkan situasi pelik bagi Partai Golkar. Partai yang pernah berjaya di era Orde baru itu setidaknya menghadapi dua tantangan penting ke depan.

Pertama, Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Barat. Kedua, regenerasi kepemimpinan di internal Partai Golkar.

Dua momentum ini harus dilakukan secara paralel, cepat, namun juga hati-hati. Karena jika proses konsolidasi tidak selesai, faksi-faksi yang ada di tubuh Golkar berpotensi menjadi kontraproduktif bagi partai yang memiliki suara kedua terbesar di Jawa Barat itu.

Diketahui, dalam proses Pilkada Jawa Barat, Partai Golkar telah memutuskan untuk mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai Bacagub. Meskipun awalnya surat penetapan tersebut diduga hoaks, namun fakta belakangan menegaskan bahwa surat yang ditandangani langsung oleh Setya Novanto tersebut adalah sikap resmi institusi.

Keputusan Partai Golkar dukung Ridwan Kamil di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini tak ayal memunculkan friksi di internal Partai Golkar. Imbasnya, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi ikut terseret konflik karena menilai proses penetapan tersebut tidak melalui jenjang pengkaderan serta mekanisme yang lazim.

Secara politik elektoral, sebenarnya PDI Perjuangan pemegang kunci terbesar perolehan suara di Pemilu 2014. Partai besutan Megawati ini mampu untuk mencalonkan sendiri Pilgub Jabar 2018 karena memeroleh jumlah minimal 20 kursi. Sedangkan Golkar hanya berada di urutan kedua dengan perolehan 17 kursi. Sedangkan, PKS memiliki 12 kursi setara dengan Partai Demokrat.

Namun di tengah gelombang isu penistaan agama, ketiadaan figuritas di internal PDIP Jawa Barat, serta konfigurasi sosio-religiusitas masyarakat atas persepsi yang dibangun terhadap partai ini, praktis hanya Golkar dan PKS saja yang memegang kendali Pilgub Jabar.

Selaras di tingkat daerah, di tingkat nasional pun berimpilkasi mendesak untuk regenerasi kepemimpinan ketua umum. Beberapa nama telah muncul, dengan masing-masing dukungan dari proksi politiknya. Ada yang berlatar belakang menteri, politisi di DPR, hingga pengurus di internal Golkar yang saat ini masih menjabat.

Melihat Masa Depan Golkar

Jika membaca sejarah, khususnya di beberapa buku tentang Partai Golkar, misalnya di The Golkar Way, terjadi pergeseran corak kepemimpinan di internal Partai Golkar. Sejak Orde Baru hingga reformasi, Golkar berhasil membangun sistem kelembagaan politik yang kuat karena memiliki jaringan yang terstruktur secara rapi dengan melibatkan militer dan birokrasi.

Di bawah kendali Soeharto sebagai presiden kala itu, muncul adagium ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Triangle kekuatan politik Orde Baru itu terus melanggengkan kekuatan dalam struktur patront client terhadap rezim saat itu.

Dampaknya, Golkar menjadi organisasi yang tidak otonom (Tandjung, 2007). Berbagai sikap dan keputusan politiknya tidak dapat terlepas dari Soeharto sebagai great father-nya. Dalam fase ini, Golkar berhasil membangun basis ideologi dan struktur yang solid karena ditopang oleh penguasa sebagai basis utama ekonomi-politik.

Kaderisasi yang berhasil dari proses ideologisasi politik ini munculah tokoh yang bernama Akbar Tandjung. Sosok yang lebih berwatak akademisi ini berhasil menjaga marwah Partai Golkar di tengah turbulensi politik saat reformasi terjadi.

Partai Golkar bertransformasi menjadi partai yang lebih mandiri, salah satunya karena tidak lagi mendapatkan aliran dana, khususnya dari Yayasan Dakab yang memang sengaja dibentuk oleh Soeharto bertujuan untuk pendanaan Partai Golkar.

Aturan perundang-undangan pun diubah. Birokrasi dan Militer (ABRI) harus menjadi organ vital negara yang harus bersikap netral. Fakta ini berakibat dua hal: Golkar menjadi lebih independen dalam mengambil kebijakan politik, tapi di sisi lain kehilangan basis massa besar yang berasal dari unsur militer dan sipil.

Tak ayal, kondisi membuat Partai Golkar harus cepat melakukan perubahan yang transformatif dan adaptif menjadi catch-all party. Sistem yang dibangun bukan lagi otokratik, tapi oligarki. Pengambilan kebijakan bukan lagi ditentukan oleh satu orang, tapi oleh beberapa kelompok kekuatan.

Sistem unggul (merit system) tercipta. Termasuk kalangan pengusaha (politisi saudagar) pun menghiasi struktur partai berlambang pohon beringin ini. Konsekuensi politik ini menjadi relevan di saat negara tidak lagi menjadi aktor tunggal pendukung anggaran, juga di tengah  persaingan politik yang kian plural.

Meskipun demikian, pasca kepemimpinan Akbar Tandjung, ketokohan Partai Golkar menjadi lebih merata. Siapa yang punya kekuatan ekonomi, dia lah yang lebih berkuasa. Partai Golkar tidak lagi bekerja atas dasar political driven tapi economic driven.

Bukan lagi dibangun berdasarkan ideologi yang mengakar. Tapi, hubungan patront-client dibentuk berdasarkan siapa pemilik modal yang paling besar. Tak ayal, seorang ketua partai dapat menjadi pimpinan DPR sekaligus, karena proses pendanaan partai sepenuhnya bergantung kepada siapa saudagar yang mampu membiayai partai.

Pasca Setnov

Kondisi Golkar yang terjadi saat ini, seperti era 20 tahun silam di atas dengan beberapa faktor determinan. Krisis kepemimpinan di tengah konstelasi politik yang harus segera direspon secara cepat. Setya Novanto telah memilih Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menyelamatkan Golkar. Idrus Marham dikenal sebagai sosok yang dingin dan rasional dalam menghadapi polemik.

Meskipun demikian, Idrus Marham lebih dikenal sebagai politisi berlatar belakang akademisi. Secara historis, politisi yang berlatar belakang akademisi relevan untuk menjaga marwah partai di kala krisis, namun tidak memiliki sumber daya kekuatan ekonomi-politik yang mampu menggerakkan untuk menghadapi ekspansi yang diperlukan menghadapi kontestasi politik elektoral, seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Dua indikator pemilu di atas harus menjadi acuan untuk Partai Golkar segera berbenah dan menentukan ketua umum secara definitif dengan meminimalisir gejolak dari masing-masing faksi. Jika Golkar berhasil melalui krisis ini dengan meraih banyak kemenangan di Pilkada serentak 2018, bukan tidak mungkin akan menjadi pesaing utama PDI Perjuangan di Pemilu 2019. Tapi, jika sebaliknya, Golkar akan kembali identik dengan kapal Titanic yang megah namun karam (A Sinking Titanic).

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik CIDES Indonesia, Alumni Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, dan Aktivis Literasi Jakarta


Nalar Teknokratik Pengelolaan APBN

Oleh:
Ridwan Budiman*

*Peneliti pada Centre for Information and Development Studies (CIDES) – The Habibie Centre

*Peserta Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Kerakyatan, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

Ada persoalan mendasar dari cara bagaimana para pemerintah mengelola anggaran (APBN) negeri ini. Lebih lanjut, persoalan tersebut menjadikan pemerintah tidak ubahnya seperti seorang ekonom yang berpikir sekadar pada aspek teknokratis, defisit-surplus, bahkan hirau dengan segala apa yang terjadi di luar persoalan neraca keuangan keekonomian. Padahal, posisi pemerintah sebagai elemen penting pengambil kebijakan (policy maker), selayaknya tidak sekadar menjadikan perhitungan matematis-ekonometrik semata untuk memutuskan suatu kebijakan yang memiliki dimensi lebih luas dari pada itu, yaitu sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Cara pemerintah berpikir teknokratik tersebut tercermin dari bagaimana pemerintah membangun argumentasi sebagai landasan mengapa pada akhirnya pemerintah memiliki alibi untuk menaikkan harga BBM. Alasan yang paling sering disampaikan adalah persoalan kenaikan atau penyetaraan harga minyak dunia intenasional dan karena itu subsidi BBM menjadi satu-satunya hal yang bertahap harus dihapuskan. Ketika pemerintah mulai membangun argumentasi dari dua hal tersebut, maka pemerintah tak ubahnya seperti pedagang (privat) yang menjadikan masyarakat (citizen) yang mestinya dilayani dengan prinsip “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945), berganti menjadi seorang pelanggan (costumer) yang dinilai berdasarkan nalar untung rugi.

Karena dominannya nalar teknokratisme tersebut, maka tidak heran jika cara pengelolaan APBN pun seperti mengelola perusahaan (korporasi) (santoso, 2007). Masyarakat yang memiliki daya beli rendah, akan dipaksa untuk mengikuti mereka yang memiliki daya beli tinggi. Mereka yang hidup dalam golongan near poor, akan berubah menjadi poor karena elastisitas daya belinya rendah. Sebaliknya, bagi mereka yang tergolong kelas atas: semakin diuntungkan karena kenaikan harga  BBM berarti akan berkonsekuensi pada kenaikan pendapatan dan tunjangan lainnya (elastisitas ekonominya relatif tinggi). Dengan kata lain, cara pengelolaan APBN, secara tidak langsung, akan menunjukkan keadilan atau keberpihakan pemerintah sebenarnya kepada siapa (Saparini, 2013).

Nalar berpikir ketika memandang persoalan ekonomi, bukan berangkat dari landasan ideologis (UUD 45 Pasal 33, Pasal 28, dan Pasal 23) tapi lebih berangkat dari sisi pragmatis yang seolah menyatakan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena BBM diposisikan sebagai barang publik (public goods). Beberapa pandangan, misalnya, dari Pradiptyo (2013), dengan merujuk dari data Kementerian ESDM, menunjukkan bahwa 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi (RTBT) menikmati 77 persen subsidi BBM, sedangkan 25 persen rumah tangga berpenghasilan rendah (RTBR) yang hanya menikmati 15 persen subsidi BBM (Kementerian Keuangan 2012).

Artinya, selama sumber daya alam, misalnya BBM, masih diposisikan sebagai barang yang dapat diakses
bebas oleh semua kalangan (barang publik), maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi barang tersebut. Kondisi tingginya konsumsi ini akan mengakibatkan subsidi menjadi salah sasaran karena RTBT masih mampu menjangkau BBM yang digolongkan barang konsumsi bersubsidi (compensated consumption) tersebut. Dan, fatalnya, untuk meminimalisir salah sasaran subsidi tersebut, pemerintah malah menaikkan harga BBM, yang secara tidak langsung menjadikan BBM semakin menjadi barang ekonomi (privat) yang hanya kalangan menengah ke atas saja yang dapat mengaksesnya.

Tiga Kefatalan Berpikir

Nalar berpikir seperti ini yang fatal jika terus didengungkan kepada publik, terutama bagi mereka yang tergolong less informed. Setidaknya, ada tiga kefatalan akut yang selama ini ada di benak pemerintah. Pertama, nalar seperti ini tidak berangkat dari semangat konstitusi yang memiliki semangat dalam penguasaan dan pengelolaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting.

Dalam konteks ini, pemerintah melanggar konstitusi dengan tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dalam penguasaan dan kepemilikan atas kekayaan alam. BBM memang dimiliki oleh negara berdasarkan pada wilayah kerja, tapi penguasaan dan manajemen pengelolaan diserahkan kepada pasar. Termasuk pada penetapan harga yang didasarkan pada prinsip persaingan usaha.

Sehingga, kekayaan alam Indonesia sepenuhnya menjadi sumber utama keuangan negara untuk membiayai pengeluaran wajib (mandatory spending) dalam APBN (Saparini, 2013), tapi sumber utama perusahaan asing untuk mengambil kekayaan di Indonesia.

Kedua, pemerintah cenderung menyederhanakan makna “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sebatas pada tax revenue yang didapatkan dari pengelolaan minyak oleh kalangan swasta. Faktanya, dalam kapasitas besarnya keuntungan yang bisa didapatkan, jumlah revenue yang didapatkan pemerintah dari swasta tersebut malah jumlahnya tak signfikan: hanya 1/6 dari total dana APBN, dalam asumsi berjumlah sekitar 1500 triliun rupiah (Noorsy, 2013). Pun halnya, di antara raksasa perusahaan minyak asing yang ada di Indonesia, Pertamina EP hanya menguasai 14% sumber daya minyak yang ada di Indonesia (Kementerian ESDM, 2012), selebihnya dikuasai oleh KKKS yang berasal dari asing.

Ketiga, pemerintah gagal untuk mendefinisikan dan menggolongkan secara jelas siapa sebenarnya masyarakat yang disebut poor dan rich. Semboyan pro job, pro poor, dan pro growth hanya sebatas kampanye politik untuk menarik simpati publik. Faktanya, data valid mengenai jumlah orang miskin di Indonesia, tidak pernah sama bahkan cenderung menegasikan satu sama lain.

Di Jogjakarta, misalnya, data orang miskin yang diolah oleh pusat untuk mendapatkan BLSM berbeda angkanya
dengan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta (Kedaulatan Rakyat, 19 Juni 2013). Ketiadaan jumlah orang miskin yang valid inilah yang mengakibatkan subsidi BBM selalu mudah untuk diasumsikan tidak tepat sasaran. Sehingga, harga BBM menjadi wajar untuk naik. Kalau diasumsikan tidak tepat sasaran, maka pemerintah legitimate untuk mengatakan APBN jebol. Defisit.

Publik seolah menjadi percaya dengan apa yang pemerintah sampaikan, padahal dasar untuk menentukan jumlah orang kaya dan miskin belum pernah jelas. Kebohongan publik.

Ekonomi Konstitusi Sebagai Solusi

Problem Nalar Teknokratisme ini akan terpecahkan hanya dan hanya jika pemerintah menyadari posisinya sebagai aktor politik. Bukan aktor ekonomi yang memandang pengelolaan anggaran negara sebagai sebuah aset perusahaan yang dijaga efisiensinya. Pemerintah punya kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dengan berorientasi pada public interest (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Bukan sebesar-besarnya kemakmuran swasta atau asing.

Meskipun demikian, makna “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” bukan berarti membiarkan APBN jebol asal rakyat makmur dan sejahtera. Tapi, orientasi awal pengelolaan APBN untuk rakyat. Sehingga, kalau pun pemerintah mengalami defisit APBN, pilihannya bukan membebani rakyat dengan mengurangi subsidi yang berimplikasi pada naiknya inflasi. Tapi, pemerintah bisa menutupinya dari sektor-sektor lain yang masih berpeluang untuk ditingkatkan pemasukannya. Misalnya, pajak progresif pertambangan, dan sebagainya

Corak ekonomi yang berorientasi pada kepentingan publik luas seperti inilah yang ada dalam skema besar Ekonomi Konstitusi. Bukan corak ekonomi pasar (liberal state) atau ekonomi negara (centrally planned-economy). Tapi, suatu sistem yang lazim disebut “Ekonomi Pancasila”, yang berayun di antara dua corak ekonomi tersebut (Dawam Rahardjo, 2009).

Nafasnya adalah Hikmah Kebijaksanaan (Sila ke-4), orientasinya adalah Ekonomi Rakyat dan sistem praksis yang dibangun adalah sistem koperasi (cooperation) antar “pemegang saham” negeri ini, yaitu rakyat. Bukan sistem korporatokrasi, yang pengelolaan, pemilikan, dan pemanfaatan profit yang dihasilkan berdasarkan kepentingan pemodal dan para board of director yang tergabung di dalamnya.

Kalau Indonesia konsisten menjalankan konstitusi UUD 1945 tersebut, kita tidak akan pernah sekalipun tunduk pada asing. Faktanya, kita tidak pernah konsisten!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s